Menyorot Aksi Ormas Sweeping Warung Makan di Garut

Kalau kita tidak setuju dengan ulah sweeping tersebut, ya saya pun begitu. Sweeping itu harus dilakukan oleh aparat negara, bukan per orangan apalagi ormas. Kalau ada sekelompok warga nekad melakukan sweeping maka salah secara hukum. Respon warganet jelas kok mengecam, ormas nya pun menyesali dan meminta maaf.

Namun pernyataan Gugem pun jangan pula seolah menormalisasi laku para pedagang yang tidak taat peraturan. Kita perlu ditelusuri, kenapa itu kerapkali terjadi, apa salahnya di warga atau alat negara yang kurang gercap menindak ulah mereka yang membuat keresahan di siang bolong. Kita harus cari sebab musababnya, bukan menyimpulkan sepihak.

Kenapa sih warung nasi dilarang jualan di siang bolong lantas dibuat aturan segala? Di sinilah letak akhlak, bagaimana agar tertib maka dibuat aturan. Kita tidak mungkin mengharapkan di bulan puasa semua berbuat semaunya. Aturan ini, tidak hanya berlaku bagi kalangan Islam.

Di agama lain pun ketika di hari mulianya, negara hadir agar tercipta harmoni. Misalnya ketika nyepi, maka tidak ada jadwal penerbangan, bahkan kabarnya di Bali ummat Islam sengaja tidak mengumandangkan azan lewat spekaer sebagai upaya toleransi terhadap saudara sebangsanya yang berbeda keyakinan.

Perilaku sekelompok warga Garut itu tentu salah, kita catat itu. Tapi kalau dicap antek dajjal, apa ini tidak berlebihan? Alangkah bijak, fokus ke perilakunya, yang perlu diluruskan. Di sini peran kita sebagaimana warga yang baik tetap perlu memperhatikan aturan hukum. Penegak hukum harus lebih rajin lagi turun ke lapangan agar tidak kalah oleh ormas-ormas yang kadang terlalu over. 

Bagaimana suasan ramadan ini tetap asyik, baik yang puasa atau tidak tidak memancing kegaduhan sehingga memicu konflik. Semua harus menyadari dan memahami tugasnya sebagai warga yang baik. Sweeping tidak akan terjadi kalau sekiranya tidak ada asap yang menyala dari api kenakalan warga pula. Mari intropkesi, bukan balik menghakimi! (***)

Pandeglang, 15 Maret 2025   00.53