Apakah permasalahan TKI ini memang sengaja dipelihara kedua belah pihak? atau sebagai bentuk modern perbudakan namun dibungkus oleh undang-undang? Seharusnya pemerintah jangan melihat TKI itu dari segi ekonomi saja, namun keringat dan airmata mereka hanya dihargai dengan rentetan program pemutihan yang tak berkesudahan. Bahkan permasalahan seringkali hanya dijadikan tawar menawar diplomasi setiap pertemuan bilateral kedua belah pihak.
Sudah seharusnya pemerintah pro-aktif mulai sekarang berusaha untuk mengurangi pengiriman TKI ke luar negeri. Perbanyak lapangan kerja di dalam negeri dan tumpukan pembangunan ke daerah sumber basis TKI. Manfaatkan kekayaan sumber daya alam kita dan dilakukan bersama-sama peningkatan sumber daya manusia itu sendiri.
Apabila itu terlaksana, maka permasalahatan TKI itu akan meredup perlahan-lahan. Sehingga kedepannya nanti Indonesia akan bebas dari permasalahan kerja yang tak berkesudahan.
Insya Allah.
Salam dari Kuala Lumpur