Kesepakatan Tarif Dagang, Peluang dan Risiko bagi Indonesia?

Kesepakatan baru antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengenai kebijakan tarif dagang menjadi sorotan penting dalam hubungan bilateral kedua negara. 

Dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen untuk membeli barang-barang dari AS, termasuk energi dan produk pertanian, sementara barang-barang AS akan masuk ke Indonesia tanpa tarif. 

Meskipun kesepakatan ini menjanjikan keuntungan untuk kedua pihak, ada sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan bagi Indonesia.

Baca juga: Medan Perang Dagang: Tantangan dan Peluang Indonesia di Kancah ASEAN

Keuntungan dan Risiko

Kesepakatan ini tak pelak telah menawarkan beberapa manfaat signifikan bagi Indonesia. Pertama, dengan menghapus tarif pada barang-barang AS, Indonesia berpotensi mendapatkan akses lebih baik terhadap produk berkualitas tinggi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. 

Salah satunya adalah pembelian 50 pesawat Boeing dapat memperkuat sektor transportasi dan pariwisata, yang merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Masyarakat Indonesia di kelas ekonomi tertentu juga diprediksi bakal harga barang-barang produk AS tanpa pajak, misalnya iPhone dan seterusnya.

Kedua, pengurangan tarif impor barang Indonesia yang masuk ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. 

Baca juga: Perang Tarif Trump dan Implikasi Global

Pengurangan ini dapat membuka peluang ekspor yang lebih luas, terutama untuk produk-produk unggulan, seperti kelapa sawit, kopi, dan tekstil. Dengan akses yang lebih baik ke pasar AS, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di Indonesia diharapkan dapat merasa lebih diuntungkan.

Baca juga: Tarif Trump, Proteksionisme, dan Efek Domino

Namun, di balik manfaat yang dijanjikan itu, terdapat risiko yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pertama, kesepakatan ini mengharuskan Indonesia untuk membayar tarif sebesar 19 persen untuk semua barang yang diekspor ke AS. 

AFP/CAITLIN O'HARA via kompas.com

Kesepakatan ini bisa menjadi beban bagi eksportir Indonesia, terutama bagi mereka yang sudah berjuang menghadapi biaya produksi yang tinggi. Jika tidak dikelola dengan baik, biaya ini dapat mengurangi daya saing barang Indonesia di pasar AS dan mempengaruhi ekonomi lokal.

Risiko kedua adalah ketergantungan pada impor barang dari AS, terutama dalam kategori energi dan produk pertanian. Repotnya, masalah ini baru dialami dalam jangka panjang ke depan. 

Ketika Indonesia menjalin hubungan dagang yang lebih dalam dengan AS, ada risiko bahwa negara kita akan menjadi terlalu tergantung pada satu mitra dagang. Ketergantungan ini dapat mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia dan mengurangi keberagaman dalam hubungan perdagangan.

Risiko itu masih bersifat bilateral antara AS dengan Indonesia. Kita belum tahu bagaimana respon China dan Uni Eropa (UE) terhadap tarif 0% Indonesia terhadap barang AS. 

Padahal UE baru saja menyetujui kemitraan komprehensif dengan Indonesia. Sebuah kesepakatan ekonomi yang akhirnya diamini UE setelah bertahun-tahun menolak.

Implikasi Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, kesepakatan ini dapat memicu perubahan dalam struktur perdagangan Indonesia. 

Jika Indonesia terus menjalankan kebijakan yang mendukung impor tanpa mempertimbangkan pengembangan industri domestik, maka potensi untuk tumbuh sebagai negara industri akan terancam. 

Kesepakatan ini sebaiknya juga dilihat bukan semata sebagai sebuah struktur kesempatan (structure of opportunity) untuk meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga sebagai tantangan untuk memperkuat sektor-sektor tertentu di dalam negeri.

Lebih jauh, Indonesia tampaknya perlu mempertimbangkan dampak sosial dari kesepakatan ini. Di sektor pertanian dan perikanan lokal, Indonesia dikhawatirkan tidak bisa bersaing dengan barang-barang AS yang masuk tanpa tarif. 

Akibatnya, kebijakan ini berpotensi banyak petani dan nelayan kehilangan mata pencaharian mereka. 

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kelompok-kelompok rentan ini, seperti memberikan pelatihan dan dukungan keuangan untuk meningkatkan daya saing mereka.

Kesepakatan tarif dagang AS dan Indonesia ini merupakan langkah penting dalam hubungan bilateral yang lebih erat. 

Meski begitu, manfaat yang dijanjikan harus diimbangi dengan pengelolaan risiko yang cermat. Indonesia harus berupaya untuk tidak hanya mengandalkan keuntungan jangka pendek dari kesepakatan ini, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan masyarakat.

Pemerintah Indonesia mungkin saja perlu melakukan evaluasi menyeluruh mengenai dampak dari kesepakatan ini dan merumuskan strategi untuk meminimalkan risiko sambil memaksimalkan keuntungan. 

Dengan pendekatan yang tepat, kesepakatan ini bisa menjadi langkah awal menuju hubungan dagang yang lebih seimbang dan saling menguntungkan antara Indonesia dan AS.

Kesepakatan tarif dagang antara Trump dan Prabowo tidak semata bicara soal keberhasilan diplomasi, tapi juga memiliki potensi masalah di tingkat domestik.