Janji Blinken Menata Keamanan Indo-Pasifik, Akankah Terwujud?

Pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Anthony Blinken, dengan Presiden Joko Widodo menjadi peristiwa menarik. Pertemuan itu merupakan simbol bahwa AS ingin hadir (kembali) di kawasan Indo-Pasifik ini. 

Kunjungan Blinken ke Asia Tenggara tak ayal menunjukkan peningkatan signifikan dari urgensi kawasan ini bagi AS di masa pemerintahan Presiden Joe Biden. 

Jika lawatan Wakil Presiden AS Kamala Harris merupakan tanda awal kembalinya AS, maka kedatangan Blinken menempatkan Indo-Pasifik sebagai kawasan penting bagi geopolitik AS. 

Dalam tur geopolitiknya, Blinken menempatkan Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi. Kunjungan Blinken ini adalah kunjungan pertamanya ke Asia Tenggara sejak Presiden AS Joe Biden dilantik pada Januari 2021.

Tujuan utama Menlu Blinken mengunjungi kawasan itu adalah mempertontonkan komitmen dan strategi AS menghadapi China. Dengan tujuan itu, Blinken menekankan prioritas utama kebijakan luar negeri AS, yaitu menentang China yang semakin asertif dan mengkritik China telah melakukan tindakan intimidatif dan tekanan regional, terutama di Laut China Selatan.

Sebagai bagian penting dari kawasan Indo-Pasifik, Asia Tenggara tampaknya menjadi salah satu panggung global dalam persaingan antara AS dan China. Selain itu, posisi AS dan China sebagai dua ekonomi terbesar dunia juga menimbulkan dinamika geo-ekonomi dunia. 

Dengan alasan itu, kunjungan Menlu Blinken hendak mewujudkan kebijakan Biden, yaitu meningkatkan keterlibatan AS dengan 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Janji AS 
Dalam pidatonya di Indonesia pada Selasa (14/12/2021), Blinken menjelaskan dua janji AS bagi stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Pertama adalah janji Washington bekerja sama dengan sekutu dan mitranya untuk mempertahankan tatanan berbasis aturan. 

https://foreignpolicywatchdog.com/wp-content/uploads/2021/12/secretary-blinkens-remarks-on-a-free-and-open-indo-pacific.jpg

AS ingin memastikan kebebasan navigasi di Laut China Selatan dan menegaskan bahwa tindakan Beijing di Laut China Selatan telah mengancam pergerakan perdagangan senilai lebih dari 3 triliun dollar AS setiap tahun.