Ketika Paris, Heidelberg, London Sepi Gegara Covid-19

Antara Maret-Juni 2020, siapa menyangka berbagai kota wisata di Eropa tiba-tiba sepi tanpa lalu-lalang wisatawan asing. London, Paris, Heidelberg, Santorini, Hallstatt, dan kota-kota lain seperti kehilangan pengunjung global mereka. Industri wisata pun berhenti beroperasi. Hotel, restoran, museum, penerbangan menghentikan layanan mereka, tanpa ada penolakan, apalagi protes. Bandar udara dan berbagai jalur internasional pun harus ditutup. Kebebasan lalu lintas barang, jasa, modal, manusia antar-negara sebagai anak kandung globalisasi pun harus dihambat dan dilarang.

Setelah pariwisata Uni Eropa (UE) menikmati musim panas yang tidak terlalu menggembirakan, UE dihadapkan pada kemungkinan penerapan kebijakan nasional dari anggotanya dalam merespon gelombang kedua pandemi. Italia dan Jerman berpotensi menjalankan kebijakan itu. 

Pandemi Covid-19 adalah isu kesehatan unprecendented yang mempengaruhi semua sektor kehidupan, termasuk pariwisana di Uni Eropa (UE). Organisasi regional ini terdiri dari 27 negara anggota yang memiliki ketentuan dan aturan main sama secara regional, termasuk di sektor pariwisata. Sifat unprecedented dari Covid-19 harus dialami oleh sektor pariwisata UE dan negara-negara anggotanya.

Kebijakan lockdown Italia disebabkan kemungkinan persebaran pandemi di dalam negeri. Sedangkan pemerintah Jerman melarang warganegaranya ke beberapa negara di Eropa sebagai akibat dari peningkatan kasus Covid-19 di negara-negara itu. Kenyataan itu tentu saja berdampak pada sektor wisata.

Padahal selama ini sektor pariwisata di UE memberikan kontribusi rata-rata hampir 15 persen bagi pendapatan domestik. Bagi Yunani, sektor ini bahkan menyumbang 30 persen pendapatan nasional. Namun demikian, Covid-19 telah menyebabkan lebih dari 10 juta pekerjaan di sektor wisata hilang. Sektor ini pun mengalami kerugian lebih dari 100 trilyun dolar AS sejak Maret lalu.

Regionalisasi UE
UE dengan sistem supranasional seharusnya lebih mampu merespon dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata. UE salah satu produk nyata dari integrasi regional yang berdasarkan pada kesamaan kawasan atau wilayah. Ada juga bentuk integrasi regional lain yang dimunculkan karena alasan-alasan lain, misalnya dalam rangka supply production chain, kesamaan tujuan, dan lainnya.

Integrasi regional di UE dikenal dengan nama  supranasionalisme. Dengan supranasionalisme ini, negara-negara di Eropa bekerjasama membentuk lembaga-lembaga dengan diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan berbagai aturan main regional yang mengikat negara-negara anggotanya. Aturan-aturan main regional itu mengandung manfaat (insentif) jika dijalankan, tetapi juga memiliki resiko/hukuman jika dilanggar atau tidak dijalankan. 

Dengan supranasionalisme itu, negara-negara anggota UE menyerahkan sebagian otoritas nasionalnya kepada UE untuk diatur dan dijalankan UE dalam koordinasi dengan negara-negara anggota lainnya. UE memiliki banyak lembaga regional seperti Common Agricultural Policy (CAP), Parlemen, Eksekutif, imigran, lingkungan, dan lain-lain.

Pemahaman tentang regionalisasi UE akan lebih mudah dengan membandingkannya dengan Association of South East Asian Nations (ASEAN). Regionalisasi ASEAN mengambil bentuk inter-governmentalisme. Berbeda dengan UE yang telah memiliki berbagai lembaga untuk mengorganisasi dan menjalankan segala urusan di tingkat regional, ASEAN hanya memiliki kantor sekretariat. ASEAN tidak punya Parlemen ASEAN, forum eksekutif regional dan lain-lain. 

Akibatnya, gerakan ASEAN lebih terbatas dalam merespon isu-isu darurat karena tidak ada lembaga yang mengurusinya. Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai fasilitator atau good offices bagi pelaksanaan berbagai kegiatan ASEAN.

Dari kedua bentuk integrasi regional itu, UE dengan supranasionalisme-nya seharusnya lebih mampu memberikan respon dini dalam menangani pandemi Covid-19 ketimbang ASEAN. Struktur kelembagaan dan kesiapan sumber daya manusia di UE seharusnya juga sudah lebih siap menghadapi situasi darurat pandemi Covid-19 ini, termasuk dampaknya terhadap sektor pariwisata di UE.

Satu UE, Beda Resiko
Selain itu, pandemi Covid-19 menghadirkan kenyataan pahit bahwa ke-27 negara anggota itu memiliki 'pengalaman' berbeda 

Pertama, Italia, misalnya, harus menerima kenyataan sebagai negara yang paling terdampak pandemi dengan korban paling tinggi di UE selama beberapa periode waktu. Selain itu, Italia juga dihadapkan pada kurang cepatnya respon UE dalam membantu krisis Covid-19 ini. Akibatnya, Italia harus meminta bantuan kesehatan ke China dan Rusia.

Kedua, kepentingan nasional lebih mengemuka. Sejak pertengahan Maret hingga waktu tertentu setelah itu, berbagai negara anggota Uni Eropa memberlakukan lockdown dengan berbagai variasi ketentuan sesuai dengan kondisi nasional masing-masing. Kebijakan lockdown nasional ini ternyata tidak diambil sebagai hasil kebijakan bersama di tingkat UE.

Kedua, akibatnya adalah UE tidak responsif dalam mengantisipasi persebaran pandemi di wilayahnya. Keterlambatan UE ini menyebabkan hubungan antar-negara mengalami ketegangan. Kebijakan lockdown negara-negara yang berbatasan dengan Perancis dan Italia dianggap diskriminatif dan unilateral.

Ketiga, kebijakan bersama namun pemberlakuan sesuai kondisi nasional negara-negara tertentu memberlakukan lebih lama dan ketat. Keinginan UE menerapkan kebijakan regional one-measure-fits-all tampaknya tidak bisa berjalan lancar. Kebijakan ini dipandang tidak bisa diterapkan secara efektif karena perbedaan korban meninggal akibat Covid-19, sehingga lebih diperlukan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi pariwisata nasional masing-masing negara.

Keempat, upaya antisipasi UE menyambut musim panas. Salah satu kebijakan bersama adalah penerapan voucher hotel dalam pembatalan pemesanan kamar. Walaupun kebijakan insentif ini menarik, namun kebijakan ini ditentang pihak-pihak terkait. 

Kebijakan lain, seperti 'koridor turis', juga menjadi upaya antisipatif untuk menyambut wisatawan pada musim panas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Penerapannya kebijakan ini juga ternyata tidak menyeluruh di semua negara anggota UE. Faktor sedikitnya korban jiwa akibat Covid-19 menjadi pertimbangan menerapkan kebijakan ini di Ceko, Slovakia, dan Kroasia saja. 

Yang menarik adalah upaya menerapkan paspor atau dokumen perjalanan 'bebas Covid-19'. Dokumen ini dapat berfungsi sebagai jaminan melakukan perjalanan wisata lintas koridor turis di wilayah EU.

Kelima, beberapa negara ingin membuka perbatasannya tanpa harus berkoordinasi dengan UE. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, UE tampaknya tidak bisa berbuat banyak kecuali menegaskan bahwa kebijakan pembukaan perbatasan harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah. Upaya Jerman membuka beberapa perbatasan dan masih menutup perbatasan lainnya memicu kecurigaan mengenai faktor diskriminatif dalam kebijakan itu.

Tantangan
Pandemi Covid-19 ini ternyata memperlihatkan persoalan yang tidak terduga selama ini bagi UE, yaitu gagapnya UE dalam merespon dampak pandemi di sektor pariwisata. Ketimbang ASEAN, SAARC (South Asia Association for Regional Cooperation), AU (African Union) misalnya, UE yang paling matang dalam perkembangan dan proses regionalisasi kelembagaannya seharusnya memiliki mekanisme yang lebih matang dalam merespon berbagai persoalan, termasuk pandemi ini. 

Tantangan ke depan bagi UE adalah kebijakan-kebijakan nasional yang tidak berkoordinasi dengan kebijakan bersama di UE; kebijakan beberapa negara atas dasar kesamaan respon terhadap pandemi, namun berbeda dengan kebijakan UE. Terakhir, normal baru bahwa UE harus menghadapi kenyataan tentang perbedaan dampak pandemi Covid-19 terhadap masing-masing negara anggotanya memerlukan kebijakan bersama yang berbeda dari persoalan regional sebelumnya.