Membangun Ketahanan Masyarakat: Kunci Mengatasi Kemiskinan Terstruktur dalam Demokrasi

Oleh: Julianda BM

Kemiskinan bagaikan benalu yang menggerogoti fondasi demokrasi. Di balik gemerlapnya sistem politik yang menjunjung tinggi kesetaraan, ironisnya, jutaan rakyat masih terjebak dalam lilitan kemiskinan struktural yang bagaikan rawa-rawa, menjerat mereka dalam keterpurukan dan memarginalisasi mereka dari arus kemajuan.

Baca juga: Membongkar Jerat Kemiskinan Terstruktur: Peran Politik dan Kebijakan Publik

Kemiskinan struktural bukanlah kemiskinan yang muncul karena nasib buruk atau kekurangan individu. Ia adalah produk dari sistem yang timpang, di mana akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan terdistribusi secara tidak adil. Ketidakadilan ini tertanam dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik, menciptakan lingkaran setan yang sulit dipatahkan.

Di negara-negara demokrasi, rakyat memiliki suara untuk menentukan arah bangsa. Namun, suara mereka sering kali teredam oleh dominasi elit politik dan ekonomi. Kebijakan yang lahir pun lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, alih-alih memperjuangkan kesejahteraan rakyat miskin.

Lantas, bagaimana cara memutus rantai kemiskinan struktural dalam demokrasi? Jawabannya terletak pada ketahanan masyarakat. Masyarakat yang tangguh adalah masyarakat yang mampu bersatu dan melawan sistem yang timpang. Mereka memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan dan menuntut keadilan.

Membangun ketahanan masyarakat bukan perkara mudah. Diperlukan upaya kolektif dan multidimensi untuk mencapainya. Berikut beberapa pilar utama yang perlu diperkuat:

Baca juga: Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim: Upaya Menjaga Ketahanan Kota Palembang

1. Kesadaran dan Solidaritas

Masyarakat perlu disadarkan tentang akar permasalahan kemiskinan struktural. 

Baca juga: Mungkinkah Hak Angket Pulihkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemilu?

Mereka harus memahami bahwa kemiskinan bukan takdir, melainkan akibat dari sistem yang tidak adil. 

Kesadaran ini akan memicu solidaritas dan mendorong mereka untuk bersatu melawan penindasan.

2. Pendidikan dan Keterampilan

Pendidikan dan keterampilan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan.

 Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan agar mampu bersaing di pasar kerja dan meningkatkan taraf hidup mereka.

3. Akses terhadap Sumber Daya

Masyarakat miskin harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya seperti tanah, modal, dan layanan publik. 

Pemerataan akses ini akan membuka peluang bagi mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

4. Partisipasi Politik

Masyarakat miskin harus didorong untuk aktif dalam partisipasi politik. Suara mereka harus didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. 

Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang lahir truly mencerminkan kebutuhan rakyat.

5. Kepemimpinan yang Pro-Rakyat

Diperlukan pemimpin yang memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat miskin. 

Pemimpin yang pro-rakyat akan memprioritaskan kebijakan yang memihak pada kelompok marginal dan mendorong pemberdayaan masyarakat.

Membangun ketahanan masyarakat adalah proses yang panjang dan berkelanjutan. Diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga masyarakat luas. 

Hanya dengan membangun ketahanan masyarakat, kita dapat memutus rantai kemiskinan struktural dan mewujudkan demokrasi yang adil dan sejahtera.

Marilah kita bersatu dan bahu membahu membangun ketahanan masyarakat. Ini adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan struktural dan mewujudkan demokrasi yang adil dan sejahtera.

Ingatlah, demokrasi hanya akan bermakna jika semua rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan sejahtera.