Ada yang menarik dari perhelatan partai politik di tanah air. Adalah Partai Demokrat yang kian meredup paska lengsernya sang Ketua Umum dari tampuk kepresidenan dan sikap politik pribadi dan partainya yang terkesan makin abu-abu dan cari aman. Sikap abu-abu yang ditunjukkan Partai Demokrat telah benderang terlihat sejak masing-masing partai politik berkoalisi sesuai dengan kepentingan partainya, Demokrat memilih untuk menjadi Netral di antara kedua kubu; Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Kendati begitu, seringkali juga terlihat beberapa elite Partai Demokrat yang merapat pada kubu KMP.
Ada beberapa hipotesa akan sikap politik yang kerap kali ditunjukkan oleh mantan Presiden SBY dan Partai Demokrat setelah terpilihnya Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Sikap cari aman yang ditunjukkan oleh SBY dan beberapa elite Partai Demokrat mengundang tanya.Seperti yang sama-sama kita ketahui, selama dua periode kepemimpinannya, SBY banyak menimbulkan kesan negatif dan kontroversi. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan seperti Century dan Hambalang, selain itu kader-kader Partai Demokrat yang banyak terlibat kasus korupsi, hal ini membuktikan sistem tidak berjalan dengan baik di tubuh Partai Demokrat dan SBY tahu sekali akan hal ini. Namun kini, kekuasaan sudah tidak berada di tangannya. SBY seakan berusaha setengah mati untuk melindungi apa yang tersisa, termasuk melindungi anak kesayangannya dari jeratan kasus mega korupsi Hambalang yang juga melibatkannya.
Setelah sikap yang abu-abu pada pilpres lalu, Demokrat lagi-lagi menjalankan manuver politiknya di ranah abu-abu dengan tidak mendukung interpelasi DPR, dan yang terbaru adalah SBY memerintahkan semua kader dan elite partai Demokrat untuk mendukung Perppu Pilkada langsung dan mendekati PDIP dan KIH. Merupakan paradoks politik jika kita melihat kronologisnya fraksi Partai Demokrat pada saat sidang tentang penetapan Pilkada langsung / tak langsung. Skenario Partai Demokrat; mempertahankan Pilkada langsung dengan perbaikan penyelenggaraan. Namun suasana sidang memanas dan masuk fase di mana Pilkada langsung tak akan disetujui, dan suara dari Fraksi Partai Demokrat adalah penentu akan permasalahan yang krusial bagi bangsa ini, namun Partai Demokrat memilih untuk walkout dan hal itu menciderai kepercayaan rakyat banyak. Sikap politik Partai Demokrat saat itu terkesan seakan Partai Demokrat menginginkan untuk netral atas konflik yang dialami kedua kubu KIH dan KMP, namun hasilnya tidak membawa solusi apa-apa kecuali blunder.
Pada Munas Partai Golkar di Nusa Dua, Bali beberapa saat yang lalu, salah satu sikap Partai Golkar menjadi jelas, ini pertama kalinya dalam 50 tahun Partai Golkar menjadi oposisi pemerintah, karena sebelumnya Partai Golkar selalu berada di lingkaran kekuasaan. Tak kalah mencengangkan juga, Partai Golkar dari kubu Aburizal Bakrie menolak Perppu Pilkada langsung. Sontak SBY merespon keputusan Partai Golkar tersebut melalui kicauannya di Twitter. (Baca : http://t.co/tC8Pux99pe ). Respon SBY tersebut sederhananya untuk mengajak Partai Demokrat merapat ke PDIP dan KIH. (Baca : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/05/demokrat-pdip-dukung-perppu-pilkada-berharap-sby-mega-bertemu ). Apakah ini artinya konflik yang terdahulu menerjang pimpinan Partai Demokrat dan PDIP ini akan berakhir?
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly juga merasa aneh jika Partai Demokrat merasa dikhianati oleh KMP, mengingat sikap politik yang mereka ambil pada saat walkout. Politisi dari Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun juga mengatakan SBY-lah yang melanggar etika konstitusi. (Baca : http://teropongsenayan.com/3818-misbakhun-sby-langgar-etika-konstitusi ). Misbakhun juga menegaskan yang namanya politik itu dinamis, sikap politik seseorang bisa saja berubah asal tidak ada kesepakatan hitam di atas putih.
Sikap SBY tersebut seakan ingin menutupi lagi busuknya masa pemerintahannya terdahulu. Kalau dahulu SBY dan Megawati di kubu yang berlawanan, kini SBY terlihat seakan meminta perlindungan kepada PDIP. SBY cukup pintar untuk bermain politik dua kaki, mengingat partai pemenang pemilu kali ini adalah lawan politiknya di masa lalu. Sehingga ia melakukan politik cari aman, demi keselamatan diri dan keluarganya. Pada artikel ini, hari ini SBY akan bertemu Presiden Jokowi untuk bahas Perppu Pilkada, apakah mungkin? (Baca : http://t.co/Kq13C5odWU ). Di artikel ini juga SBY akan menemui Wapres Jusuf Kalla. (Baca : http://news.liputan6.com/read/2144123/temui-jk-di-kantor-wapres-sby-akan-bahas-penghianatan-golkar … ).
Menjadi Presiden ataupun mantan Presiden, bukan berarti seseorang menjadi kebal hukum. Semoga aparat penegak hukum di negeri ini sadar dan tidak melupakan kasus-kasus mega korupsi yang hingga saat ini belum selesai. Demi kepentingan rakyat banyak bukan untuk kepentingan segelintir Dinasti Politik. Salam.
