Historiografi Pembebasan untuk Indonesia di Era Milenial

Landasan Epistemologi dan Metodologi? 

Historiografi pembebasan mengembangkan landasan epistemilogis dan metodologis yang lebih beragam. Dalam hubungan itu, penelitian sejarah tidak harus hanya menggunakan metodologi dalam paradigma positivisme yang memperlakukan sumber-sumber sejarah secara eksak dan kuantitatif dan dianggap "dapat berbicara sendiri" sebagaimana yang terjadi dalam ilmu alam.

Untuk dapat mengembangkan historiografi pembebasan perlu menerapkan metodologi dan pendekatan teori kritis yang akan melihat sumber sejarah tidak hanya terbatas pada dokumen tertulis saja tetapi semua peninggalan masa lampau (baik tertulis maupun tidak tertulis) dapat diperlakukan sebagai sumber sejarah. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya dapat menghasilkan sejarah struktural tetapi juga 'sejarah manusia' dan bahkan sejarah personal. 

Dengan pendekatan semacam ini historiografi pembebasan tidak hanya dimaksudkan untuk dapat mengungkap dan memahami makna yang terkandung dalam dunia subjektif individu secara etik, melainkan juga dimaksudkan untuk mendapatkan makna dari sudut pandang dari dalam dunia subyektif itu sendiri secara emik. 

Dengan menggunakan pendekatan semacam ini, historiografi pembebasan tidak dimaksudkan untuk melanggengkan status quo sebuah struktur masyarakat yang tidak berkeadilan dan eksploitatif, tetapi justru secara praktis berorientasi pada penyadaran terhadap masalah ketidakadilan dan eksploitasi yang sedang terjadi berdasarkan eksplanasi sejarah. Namun demikian semangat positivistik dalam kritik sumber sejarah harus selalu digunakan.

Dalam hal interpretasi fakta sejarah, sangat menarik untuk menggunakan pendapat kaum sejarawan idealis yang memandang sejarah sebagai rekonstruksi kekinian yang dilakukan oleh sejarawan terhadap konstruksi sosial dan kultural yang terjadi pada masa lampau. Historiografi sesungguhnya merupakan contemporary thought about the past (sejarah merupakan pemikiran kekinian tentang masa lampau). 

Sejarawan tidak mungkin dapat menulis sejarah 100% objektif as it actually happened (sebagaimana apa yang benar-benar terjadi) seperti yang pernah dianjurkan oleh sejarawan positivis Leopold von Ranke. Selain itu, pendekatan hemeneutika dalam interpretasi teks sesuai dengan konteks sosio-kultural juga sangat diiperlukan. Sejarawan juga perlu mengembangkan empati dan sikap historical mindedness dalam memahami peristiwa masa lampau.

Namun demikian dalam konteks kekinian, sejarawan juga perlu menggunakan pendekatan postmodernisme dengan mengembangkan wacana berpikir dekonstruktif yang selalu meragukan kebenaran teks sehingga semangat kritis selalu mewarnai historiografi pembebasan.

Sebagai respon terhadap ketidakbermanfaatan historiografi yang selama ini berkembang, historiografi pembebasan lebih berorientasi untuk menyoroti persoalan-persoalan ketidakadilan dan eksploitasi, yang bersifat aktual dalam masyarakat yang seringkali justru dilanggengkan oleh para penulis sejarah.

Dengan paradigma dan metodologi seperti itu pula, tulisan sejarah juga akan dapat bertindak sebagai kritik sosial sebagaimana yang diimpikan oleh salah satu sejarawan terkenal, Kuntowijoyo. 

Namun demikian, tanpa adanya standar nilai dan perspektif yang jelas, historiografi tidak akan dapat bertindak sebagai kritik sosial. Standar nilai historiografi pembebasan  mengacu kepada proses terbentuknya masyarakat madani yang berkemakmuran dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita para pendiri republik.