Konsentrasi phospor menunjukkan berada di atas ambang batas minimum. Sayangnya para pihak hanya menyorot dan menyimpulkan aktivitas perikanan di KJA sebagai faktor penyebab tunggal. Padahal dalam lingkup sebuah ekosistem sangat besar kemungkinan faktor lain juga turut berpengaruh, bahkan bisa saja dampaknya lebih besar.
Faktanya, hasil kajian yg dilakukan Litbang KP menyimpulkan justru konsentrasi phospor yang paling tinggi berada pada aliran DAS yang kemudian menuju Danau Toba. Penyebab terbesar antara lain tingginya limbah antropogenik dari aktivitas di in-land.
Berbagai kemungkinan di atas tentunya patut menjadi pertimbangan dalam perencanaan pariwisata Toba melalui kajian komprehensif. Apalagi Pemerintah terus menggaungkan konsep sustainable tourism. Makna sustainable tourism harus diterjemahkan bahwa Pariwisata harus mampu menjamin keseimbangan ekologis, ekonomi, dan sosial.
Terhadap aspek ekologi, pengembangan pariwisata harus dilakukan secara bertanggungjawab dengan menjamin kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Maka perencanaan harus betul betul mempertimbangkan daya dukung lingkungan (supportive carrying capacity) dan daya tampung (asimilative carrying capacity).
Tidak bisa pembangunan pariwisata dilakukan tanpa mempertimbangkan sektor lain. Dalam pengembangan pariwisata Toba harus memperhatikan potensi konflik yang dapat memicu penurunan kualitas lingkungan dan kondisi ekosistem secara umum.
Pertanyaannya, dengan konsep pariwisata modern dengan target 1(satu) juta turis, sudahkan dikaji berapa daya dukung fisik yang ada? Membludaknya wisatawan pasti akan memicu pembangunan berbagai fasilitas seperti hotel dan penunjangnya yang sudah dipastikan akan menghasilkan output limbah buangan. Kemungkinan ini, apakah sudahkan dipertimbangkan daya dukungnya? Apakah sudah dilakukan enviromental risk assesment dan lain lain?
Aktivitas tersebut sudah dipastikan akan memicu alih fungsi lahan atau struktur dan pola ruang yang ada. Apalagi ada kelonggaran melalui Perpres pasal 25 di atas.
Kabarnya sebagaimana yang penulis baca di sebuah media online nasional. Pemerintah telah mengkonversi lahan hutan seluas lebih kurang 500 hektar untuk dibangun fasilitas wisata seperti di Nusa Dua- Bali.
Ironis, karena faktanya alih fungsi hutan di kawasan danau toba terbilang cepat. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara memperkirakan, hingga tahun 2010, sisa vegetasi hutan tinggal 12 persen dari total sekitar 356.800 hektar areal hutan di kawasan Danau Toba (sumber : kompas.com). Padahal hutan merupakan daerah tangkapan air (catchment area). Jika ini rusak, maka akan memicu run off dan berpotensi menimbulkan bencana alam dan percepatan sedimentasi yang pasti berpengaruh pada keberlanjutan Danau Toba. Semoga ini semua telah menjadi pertimbangan para policy maker.
Dari aspek sosial- ekonomi masyarakat. Seberapa besar dampak pengembangan wisata toba ini terhadap perekonomian masyarakat. Sudahkan perencanaan partisipatif dilakukan, artinya apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pariwisata Danau Toba ini?
Peran partisipatif masyarakat lokal menjadi suatu keniscayaan yang harus didorong dalam perencanaan pariwisata Toba ini. Pembangunan wisata Toba harus benar benar berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Pun halnya, pengembangan wisata Toba ini tidak memberikan dampak negatif terhadap kultur sosial masyarakat.