Banda Naira, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Bandanaira menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menentukan program pembinaan bagi Warga Binaan yang sesuai dengan pentahapannya, Sabtu (20/9).
Sidang yang berlangsung di Aula Lapas tersebut merupakan bagian dari upaya Lapas Bandanaira dalam meningkatkan program pembinaan dan pemberdayaan Warga Binaan.
Sidang TPP dipimpin oleh Kepala Subseksi Pembinaan, Rustam Kasoor selaku Ketua Tim TPP dengan didampingi oleh Sekretaris TPP, Risman Bahrudin, dan dihadiri oleh seluruh Anggota TPP yang terdiri dari pejabat manajerial, Staf Pembinaan, Staf Kamtib dan para Komandan Jaga.
Rustam Kasoor menyampaikan bahwa sidang TPP yang dilaksanakan kali ini dengan membahas pengusulan Warga Binaan untuk dijadikan tamping dan pekerja pada setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan.
"Warga Binaan yang diusulkan menjadi tamping nanti akan bertugas untuk menjaga kebersihan lingkungan dalam area Lapas, sedangkan yang menjadi pekerja akan melaksanakan kegiatan asimilasi di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Penempatan dilakukan berdasarkan evaluasi perilaku dan kesiapan Warga Binaan," ungkap Rustam.
Senada, Risman Bahrudin menambahkan pentingnya kolaborasi antar Wali Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas mereka, sehingga proses pengangkatan dapat dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan.
"Wali Pemasyarakatan berperan penting dalam mendampingi Warga Binaan dan memastikan mereka mendapatkan pembinaan yang sesuai. Pengangkatan tamping dan pekerja pada lahan SAE harus didasarkan pada evaluasi yang objektif," tambah Risman.
Sementara itu, Kepala Lapas Bandanaira, Mikha, menegaskan pentingnya penilaian objektif dalam sidang ini. Menurutnya, keputusan harus diambil berdasarkan data dan pengamatan yang akurat.
Mikha juga menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dari seluruh tim TPP. Hal ini agar hasil rekomendasi tepat sasaran dan bermanfaat, serta Warga Binaan yang dipilih benar-benar memenuhi kriteria dan mampu menjadi contoh positif bagi yang lain.
"TPP bukan sekadar forum administratif. Ini adalah ruang penting dalam pengambilan keputusan proses reintegrasi sosial Warga Binaan. Untuk itu, perlu dilakukan secara objektif dan transparan sehingga semua pihak dapat menerima apapun hasilnya," tegas Mikha.
Lebih lanjut Mikha, menambahkan bahwa pelaksanaan sidang TPP akan terus dilakukan secara rutin agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik sehingga membantu Warga Binaan menjadi individu yang produktif setelah kembali ke masyarakat. Â (Humas/LT)
