Memang ada kebijakan afirmasi dari pemerintah seperti kuota KIP, kuliah atau jalur SNBT dengan ketentuan zonasi. Tapi sejauh ini, keberpihakan itu belum mampu menjawab akar masalah: kualitas pendidikan yang timpang antardaerah. Misalnya, apakah soal UTBK yang sama bisa “adil” untuk siswa dari sekolah pinggiran yang kekurangan guru dan fasilitas, dibanding siswa dari sekolah unggulan yang sudah terbiasa latihan soal sejak kelas X?
Lalu, Bagaimana Solusinya:?
Jika pemerintah serius ingin menjadikan UTBK sebagai alat seleksi yang adil dan setara, maka intervensi harus dilakukan jauh sebelum siswa duduk di bangku kelas XII.
Berikut ini beberapa langkah yang mungkin bisa dipertimbangkan:
- Program bimbingan belajar gratis berbasis daring untuk seluruh siswa SMA/SMK/MA, terutama yang berasal dari wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)
- Penyediaan perangkat dan internet bersubsidi untuk peserta didik kurang mampu, bukan hanya menjelang UTBK, tapi sejak awal mereka memasuki jenjang SMA.
- Peningkatan kualitas guru dan fasilitas sekolah di daerah lewat pelatihan dan pemerataan anggaran pendidikan.
Penutup
Setiap tahun, kita melihat angka dan statistik: berapa yang diterima, siapa yang lolos di PTN favorit, dan siapa yang masuk kampus swasta. Tapi mungkin kita harus mulai menanyakan hal yang lebih esensial: apakah sistem seleksi ini benar-benar memberikan semua orang titik start yang sama?
Kalau jawabannya belum, maka ke depan UTBK perlu lebih dari sekadar “alat saring”. Ia harus menjadi bagian dari perubahan sistemik dalam pendidikan kita. Karena seleksi yang adil bukan hanya tentang siapa yang pintar menjawab soal, tapi siapa yang benar-benar diberi kesempatan untuk bersaing secara setara.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
