Saya menulis ini dengan dasar banyaknya masukan dari elemen masyarakat. Tadi pagi saya kedatangan tokoh pemuda di salah satu desa yang menyampaikan pada saya bahwa di daerahnya membutuhkan sumur bor. apalagi sekarang menjelang masuk musim kemarau. Lalu beliau bercerita seputar Pamsimas yang katanya nilai uangnya 250 juta tapi air nya gak ada. hanya tersisa bak-bak penampungan serta paralon yang melintasi antar kampung.
Saya lalu berfikir bahwa laporan seperti ini ada juga dari dua desa lainnya di daerah saya yang sama-sama mendapatkan program Pamsimas. Kesimpulan awal saya muncul bahwa program Pamsimas dilapangan itu terjadi fenomena "input-output- niroutcome". Bahwa input dalam bentuk ketersediaan anggaran dana itu ada senilai 250 jt, output nya dalam bentuk pekerjaan proyeknya juga dijalankan meskipun dengan tanpa melalui proses perencanaan matang dan pelibatan masyarakat yang luas dan intens. Maka akhirnya outcome nya, atau nilai kemanfaatannya menjadi kecil dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
secara mekanisme audit, maka Badan Pemeriksa Keuangan hari ini selalu melihat pada ketiga aspek tersebut, yaitu input-output dan outcomenya. Jika input ada, outputnya juga ada sementara outcome nya tidak ada maka itu bisa jadi temuan BPK yang akan dipersoalkan.
Oleh karena itulah ketika ada satu input (dana 250 Jt), maka harus dilihat bagaimana pelaksanaan pekerjaannya (out put) apakah memenuhi spesifikasi pekerjaan sesuai input atau tidak. Lalu ketika output sudah dijalankan apakah outcome nya dirasakan tidak oleh masyarakat. Jika tidak ada, maka tentu ada sesuatu yang salah dari sisi perencanaan program dan kegiatannya, serta dari sisi pekerjaannya. Karena otimatis input dan output itu menjadi muspra (percuma) tak ada guna dan manfaatnya bagi masyarakat. Sementara program Pamsimas ini merupakan program yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat yaitu air bersih/minum.
Padahal kita tahu bahwa Program Pamsimas ini merupakan bentuk kepedulian pusat terhadap penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. berangkat dari latar belakang sebagaimana tertulis di laman new.pamsimas.org
" Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs), yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50 % pada tahun 2015. Berdasarkan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, maka pemerintah daerah bertanggungjawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk membiayai investasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik yang terdiri dari manajemen, teknis dan pengembangan sumber daya manusia."
Untuk di Kabupaten Tasikmalaya, dengan jumlah desa sebanyak 351 desa, dan kontur wilayah pegunungan dan perbukitan, masyarakat mayoritas tinggal di desa, jumlah penduduk miskinnya juga relatif masih banyak, maka program Pamsimas ini tentu sangatlah membantu bai pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat. terutama pada saat masuk musim kemarau.
Akan tetapi kiranya patut untuk dipertimbangkan dan diperhatikan alur dan mekanisme implementasi program dan kegiatan tersebut, agar antara input-output dan outcome berjalan linear. jangan hanya dibaca sebagai proyek kepala desa saja, atau pelaku-pelaku elit tertentu di tingkat desa, sehingga asal turun anggaran saja dan dilaksanakan seperlunya saja, tanpa mempertimbangkan kemanfaatan lebih lanjutnya bagi masyarakat.
Jangan sampai program yang bagus hanya menjadi sesuatu yang muspra saja...