Dampaknya bagi Negara Berkembang
Negara-negara berkembang seperti Indonesia justru yang paling dirugikan dalam sistem ini. Meski menjadi pasar besar dan tempat kegiatan ekonomi nyata, Indonesia sering hanya menerima sebagian kecil dari pajak yang seharusnya diterima. Sebaliknya, negara tempat laba "dialihkan" justru mendapatkan penerimaan lebih besar meski tidak ada aktivitas ekonomi riil.
Padahal, pendapatan dari pajak dibutuhkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketika perusahaan besar membayar sedikit pajak, beban fiskal jadi bergeser ke rakyat kecil, entah melalui kenaikan pajak konsumsi seperti PPN, atau pemotongan pajak penghasilan pegawai biasa.
Upaya Indonesia: Bertahan dan Berinovasi
Indonesia tidak tinggal diam. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai memperkuat regulasi perpajakan, antara lain:
Dokumentasi transfer pricing wajib sejak PMK 213/2016.
Penerapan PPN digital untuk perusahaan luar negeri.
Ketentuan significant economic presence (SEP) dalam UU HPP, yang memungkinkan pemajakan tanpa kehadiran fisik.
-
Partisipasi aktif dalam kerangka OECD Inclusive Framework dan penandatanganan Multilateral Convention.
Namun demikian, tantangan terbesar masih ada pada kapasitas pengawasan, transparansi data lintas negara, serta keberanian diplomasi fiskal.
Solusi Global: Haruskah Pajak Bersifat Universal?
