Ujian Nasional (Berbagai Pertimbangan)

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyeleggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Namun karena pemerintahlah yang menyelenggarakan dan memutuskan lulus tidaknya peserta didik setelah mengikuti ujian nasional, maka sia-sialah guru mengajar.

Keterampilan proses dalam kegiatan belajar mengajar tidak diperhitungkan sebagai penentu kelulusan peserta didik. Padahal, keberhasilan peserta didik sangat ditentukan juga oleh aktivitas peserta didik saat kegiatan belajar mengajar. Apakah peserta didik proaktif atau sebaliknya. 

Untuk penilaian proses seperti ini, gurulah yang lebih paham seluk-beluk peserta didik tersebut karena guru selalu bersama peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.

 Ujian nasional jangan hanya menilai aspek kognitif peserta didik yang tertulis dengan angka di hasil lembar jawaban, sementara nilai dari sikap dan perilaku untuk membentuk siswa yang berbudi pekerti serta berkarakter bangsa justru dikesampingkan. 

Padahal, sulit untuk meyakini bahwa rasio kecerdasan intelektual peserta didik akan selaras dengan tingkah dan perilakunya dalam keseharian.

Memang semenjak diadakannya ujian nasional oleh negara selalu tidak lepas dari berbagai pro dan kontra. Maksud menjadikan ujian nasional sebagai parameter tingkat keberhasilan pendidikan nasional, justru terdistorsi menjadi momok yang menakutkan peserta didik.

Banyak peserta didik takut tidak lulus ujian nasional. Apalagi ketakutan tersebut disertai adanya intimidasi dari luar dirinya. Misalnya dari orang tua dan guru. Belum lagi ketidaklulusan pada ujian nasional menjadi bahan bully dari teman-temannya, sesuatu yang memalukan atau aib bagi dirinya.

Ujian nasional yang digembar-gemborkan bukan meningkatkan semangat belajar malah membuat siswa merasa diteror yang menyebabkan penurunan semangat belajar. 

Diberbagai media dan pemberitaan nampak sekali ujian nasional  sebagai momok pelajar sehingga banyak tempat les yang penuh di waktu mendekati ujian nasional  tiba. Bahkan sekolah pun mempersiapkan peserta didik dengan memberikan les tambahan di luar jam kegiatan belajar mengajar biasanya.

Ujian nasional tidak bisa dijadikan alat untuk mengontrol mutu pendidikan. Mutu pendidikan tidak hanya berdasar pada jumlah siswa yang lulus atau mendapatkan nilai maksimal. Pada kenyataannya ada siswa yang cerdas namun tidak lulus, sebaliknya siswa yang tidak cerdas namun lulus.

Bukannya membentuk watak kerja keras, sebaliknya ujian nasional seakan memaksa peserta didik harus lulus. Akibatnya, peserta didik dibentuk untuk menghalalkan segala cara agar bisa lulus ujian nasional. Hasilnya, banyak kecurangan terjadi.

Belum adanya pemerataan sarana dan prasarana sekolah namun peserta didik dituntut untuk tuntas ujian nasional dengan standar nilai yang sama merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Bagi sekolah di pedalaman yang serba terbatas fasilitas belajar tentu sulit mencapai standar nilai yang ditentukan pemerintah.

Menteri pendidikan sebelumnya Pak Anis Baswedan, menjadikan ujian nasional hanya sebagai pemetaan kualitas pendidikan negara Indonesia dan tidak sebagai penentu kelulusan peserta didik. Namun ada sekolah yang masih mencari prestise, melakukan kecurangan untuk mendapatkan hasil ujian nasional yang baik. Untuk itu kemendikbud dengan caranya menentukan tingkat kejujuran sekolah. Hasilnya, sekolah yang memiliki tingkat kejujuran tertinggi mendapatkan penghargaan. Suatu gebrakan yang bijak, memberikan pembelajaran tentang integritas dan kejujuran sekolah maupun peserta didik.

Secara ekonomi jika penyelenggara ujian nasional ialah pemerintah daerah maka akan ada perputaran uang di daerah. Akan meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Maka pola pembangunan bottom-up yang dicanangkan pemerintahan Pak Jokowi bukan isapan jempol belaka.  Dengan demikian lebih menumbuhkan semangat otonomi daerah di bidang pendidikan.

Selama ini, hasil ujian nasional hanya merupakan sertifikasi bagi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hasil ujian nasional tersebut belum tentu valid jika diuji ulang dengan tes masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Gebrakan Pak Dr.Muhadjir Effendy, mendikbud yang baru untuk menghapus ujian nasional perlu diapresiasi. Betapa tidak, dengan desentralisasi penyelenggaraan ujian nasional kepada pemerintah daerah, terutama guru di sekolah maka penilaian yang diterima oleh peserta didik lebih bersifat komprehensif. Tidak hanya aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotor. Peserta didik lebih bersemangat dalam belajar karena proses kegiatan belajar mengajar termasuk ke dalam aspek penilaian. Watak peserta didik lebih dibentuk untuk giat belajar.

Penilaian yang komprehensif merupakan penilaiannya manusia. Segala aspek dinilai dengan saksama dan langsung oleh guru. Menjadikan peserta didik sebagai pribadi seutuhnya. Pribadi yang tidak cuma cerdas akal, tetapi juga cerdas hati, budi pekerti dan keterampilan hidup. Memiliki jiwa dan karakter Pancasila yang dilahirkan dari proses pembentukan, perbaikan dan pembiasaan di sekolah. Inilah hasil dari penilaian yang diharapkan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa seutuhnya. Menjadikan manusia Indonesia yang unggul dan berkepribadian Nasionalis dan Pancasilais.