Diungkapkan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit setiap tahunnya, dipicu angka kunjungan yang tinggi dan biaya pengobatan yang mahal di fasilitas pelayanan spesialis. Karena itu, penguatan fasilitas pelayanan primer seperti puskesmas, klinik, dan dokter praktek umum oleh pemerintah menjadi sebuah keharusan. Ini penting untuk menjamin keberlanjutan program JKN (Manafe, 2016).
Latar belakang dan tujuan DLM makin dikedepankan tampaknya sangat terkait penguatan pelayanan primer, yang diakui sampai saat ini masih belum menjadi kenyataan. Padahal semua telah paham betul bahwa bergerak menuju cakupan universal butuh penguatan sistem kesehatan berbasis pelayanan primer.
Tidak ada larangan untuk duduk diam dan menunggu, sambil berharap nanti ada yang akan membereskan semuanya …
3. Kronik Dokter Keluarga dan Dokter Umum di Indonesia
Perkembangan dokter keluarga dimulai Juni 1981 saat diterbitkan Majalah Dokter Keluarga pertama oleh redaksi yang diketua oleh Dr Biran Affandi. Kelompok Studi Dokter Keluarga (KSDK) didirikan pada 20 Desember 1981 oleh 16 dokter. Dr Biran Affandi terpilih menjadi Ketua. Dalam Kongres Nasional (Konas) pertama di Medan, 19-21 November 1987 dan terpilih Dr Kartono Mohamad sebagai Ketua Umum.
Di Konas ke II di Bogor, 20 Oktober 1990 nama KSDK berubah menjadi Kolese Dokter Keluarga Indonesia (KDKI). Dr Azrul Azwar, MPH terpilih sebagai Ketua Umum, dan berturut-turut terpilih lagi di Konas ke III di Banjarmasin, Oktober 1993; di Konas ke IV di Jakarta, Oktober 1997; dan di Konas ke V di Yogyakarta, Oktober 2000.
Nama KDKI berubah menjadi Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) pada Konas ke VI di Surabaya, 2003. Dalam Konas ke VII di Makassar, 2006 terpilih Dr Sugito Wonodirekso sebagai Ketua Umum. Pada Agustus 2008 pertama kali PDKI memberikan gelar dokter keluarga ke sejumlah dokter praktik umum melalui program konversi (PDKI).[i] http://goo.gl/mBUJFF
Kronik Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dimulai pada tahun 2007. Prihatin dengan kondisi dokter umum yang semakin terjepit, beberapa dokter berinisiatif membentuk perhimpunan dokter umum untuk mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan dokter umum di Indonesia. Rencana ini dibicarakan dalam Lokakarya Dokter Umum Indonesia di Jakarta, Agustus 2007. Deklarasi PDUI pada 1 Juni 2008.
Kongres perdana PDUI diselenggarakan di Jakarta. 17 November 2009. Terbentuk presidium yang terdiri dari lima orang: Dr Mawari Edy, MEpid; Dr Abraham Andi Padlan Patarai, MKes; Dr Ahmad Budiarto; Dr Imelda Datau; dan Dr Dyah Agustina Waluyo. Mawari Edy terpilih sebagai Ketua Pengurus Harian PDUI (Farmacia, 2010).
“Saya bersama teman sejawat dokter umum punya mimpi yang sama” ungkap Mawari Edy (Medika, 2010).
Mimpi untuk berperan serta aktif berjuang dalam penguatan pelayanan primer, sesuai harkat, martabat, dan kehormatan dokter umum di Indonesia… Selaras dengan Deklarasi Alma-Ata, 12 September 1978.
