Pengaturan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Usaha Pertambangan Batubara di Kota Samarinda

Pada akhirnya semua berharap, batubara bara membawa berkah bukan bencana, stop pertambangan di Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

• 
  
• Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berancana, Hak Asasi Perempuan dan Anak dalam Industri Pertambangan di Kota Samarida, Bpp dan KB Propinsi Kaltim dan GIZ, 2009.
  
• Daud Silalahi, Amdal Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1995.
  
• ———–, Peranan Hukum Dalam Mengaktualisasikan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, Mandar Maju, Bandung 1997.
  
• Fathi Hanif, et.al, Bunga Rampai Hukum dan Kebijaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Bayu Indra Grafika-Ulin, 2004.
  
• Siti Sundari Rangkuti, Kesamaan Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan, Surabaya; Yuridika, Majalah Fakultas HukumUnair, No.5 Tahun IX September-Oktober; 1994.
  
• ————, Hukum lingkungan dan Kebijaksanan lingkungan Nasional (Surabaya; Airlangga University Press, 2005.
  
• ———–, Sistem Perizinan Lingkunga Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Seminar Hukum Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Badan Pengendalia Dampak Lingkungan (BAPPEDA), Hotel Indonesia, Jakarta, 1-2 Mei 1996.
  
• ———–, Perwujudan Sistem Perizinan Lingkungan Terpadu, Kursus Perizinan Lingkungan sebagai instrumen pencegahan lingkungan, Komisi Kerja Hukum Lingkungan BKPSL- Indonesia, dan PPLH Lembaga Peneitian Universitas Airlangga, 6-7 Juni 200.
  
• St Munadjat Danusaputra, Hukum Lingkungan Buku Satu Umum, Binacipta Bandung, 1980.
  
• Takdir Rahmadi, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
  
• W. Riawan Tjandra, Perizinan Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan, Justitia ET Pax, Majalah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogjakarta, 10 Juli 2005.
  

Tulisan sudah ditayangkan digagasanhukum.online.