Saat segala sesuatunya menjadi jalan buntu, disanalah harus membabad jalan baru, menerobos bahkan menerjang untuk tidak lagi meneruskan jalan yang sama, tentu pada akhirnya jalan yang "sama" akan menemui masalah yang sama pula.
Menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi kecil atau yang lebih luas lagi yakni menjadi sorang pemimpin Negara, dari kesemua itu memang tidak mudah dengan berbagai tantangannya sendiri.
Tetapi melihat bagaimana kiprah dari seorang pemimpin, inilah yang seharusnya dicerna, bagaimana seorang pemimpin itu dapat mengkonsolidasi, dapat ditaati titahnya, dan punya kekuatan besar sebagai pendobrag suatu perubahan.
Pada realitanya, sedikit sekali pemimpin yang dapat berjalan mulus jika mereka tidak berkompromi dengan mereka yang dipimpinnya, meski tantangan besar dari seorang pemimpin adalah ketika ia dihadapkan dengan idealismenya, yang menurutnya benar dan itu harus dilakukan.
Untuk itu berkaca pada idealisme seorang pemimpin, tidak ada yang lebih dapat dijadikan contoh selain mendiang Gus Dur atau Abrurahman Wahid mantan presiden ke-4 sekaligus mantan ketua umum PBNU.
Idealismenya tidak mengalahkannya berkompromi untuk mempertahankan diri sebagai presiden Republik Indonesia kala itu, yang mungkin posisinya dapat aman menjadi presiden jika Gus Dur tidak idealis mengkompromi ide-idenya dengan lembaga-lembaga kenegaraan lainya seperti DPR dan lain sebagainya yang banyak tidak setuju dengan arah kebijakn Gus Dur.
Seperti diketahi sebelum lengsernya Gus Dur dari tampuk kepemimpinan Republic Indoneisa pada tahun 2001. Gus Dur membuat suatu kebijakan yang sangat revolusioner. Saat itu kebijakannya tidak hanya menyentuh secara structural dan fungsi lembaga kenegaraan sebagai langkah dari estafet jalannya reformasi pasca orde baru.
Namun lebih luas dari itu, Gus Dur membawa kebijakan Negara dengan praktik-prakik humanisme, yang selama itu mendapat tekanan yang luar biasa dari pemerintah otoriter orde baru dengan praktik militerismenya.
Lewat tangan dingin Gus Dur, Indonesia maju dalam hal plurailsme. Kebijakan Gus Dur mengenai toleransi dibuktikan dengan mengakui Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia, sekaligus menjadi agama ke-enam.
Selain itu warga Tionghoa juga dapat merayakan hari raya imlek di Indonesia yang sebelumnya dilarang oleh pemerintah orde baru selama berpuluh-puluh tahun.
Titik dimana banyak protes dilakukan, baik oleh DPR atau lembaga-lembaga lainnya adalah ketika Gus Dur secara terang-terang ingin membubarkan departemen social yang menurutnya harus mengayomi masyarakat dengan kinerjanya di bidang social, justru sudah dikuasasi oleh para koruptor dengan nilai korupsi yang gede-gedean. Â
