Memang jika dipikir secara akal sehat, percaya begitu saja terkadang menjadi boomerang untuk diri kita sendiri ketika kita tidak verifikasi ulang apa yang menjadi kepercayaan kita.
Ada kalanya mempertanyakan itu benar, tetapi, apakah akan "berjalan" melakukan sesuatu ketika hal tersebut ditanyakan secara terus menerus dan tidak dipercaya?
Ya, memang rasa tidak percaya pada sesuatu adalah hak seorang manusia, namun mungkinkah selamanya kita tidak akan percaya sesuatu yang mungkin akan berimbas baik pada kita?
"Kebaikan dan keburukan nyatanya memang adalah konsekuensi hidup yang harus ditanggung manusia, itu yang tidak akan dapat manusia hindari"
Untuk itu berpikir buruk memang sah-sah saja bagi manusia. Sebab lawan dari kebaikan pasti adalah keburukan, itu seperti jodoh yang sudah ditampilkan oleh alam semesta.
Maka tidak salah jika Vaksin sendiri adalah dilema baru bagi masyarakat Indonesia, mengingat baik atau tidak vaksin tersebut untuk masyarakat indonesia gunakan dikala covid-19 sedang menerjang dunia termasuk indoneisa.
Ditambah dengan salah satu anggota DPR Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning mengibaratkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac sebagai barang rongsokan dari negara asalnya, China. Menurutnya, masyarakat China justru tidak menggunakan vaksin virus corona tersebut.
Sinovac merupakan vaksin Covid-19 yang digunakan pada program vaksinasi perdana di Indonesia yang dimulai selasa (13/1/20). Seperti diketahui pemerintah telah mendatangkan sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac dan 15 juta dosis dalam bentuk bahan baku atau bulk.
Ribka Tjiptaning sendiri juga terang-terangan menolak untuk divaksin covid-19 di hadapan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Bahkan, ia mengaku memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin Covid-19.
Alasan mengapa penolakan vaksin itu diucapkan oleh Ribka Tjiptaning salah satunya adalah terkait dengan keamanan vaksin itu sendiri yang memang belum teruji.
Ribka mencontohkan sejumlah konsekuensi usai dilakukan program vaksinasi, seperti vaksin polio dan vaksin kaki gajah. Menurut catatannya, program vaksin tersebut menimbulkan dampak seperti lumpuh hingga meninggal dunia di beberapa daerah.
Maka dengan penolakan yang dilakukan oleh Ribka Tjiptaning, dirinya juga mengaku orang pertama yang menolak Vaksin. Ribka juga menegaskan kalau dipaksa vaksinasi, itu adalah bentuk pelanggaran HAM karena sesuatunya tidak dapat dipaksakan begitu saja.
Dengan latar belakang Ribka Tjiptaning sendiri dari PDIP yang merupakan partai pendukung pemerintah Jokowi, mungkinkah penolakan vaksin sendiri akan menjadi sebuah blunder PDIP pada program vaksinasi?
Atau mungkinkah ada idealisme yang ditampilkan oleh Ribka Tjiptaning dalam mempengaruhi opini publik? Mungkinkah ada kepentingan lain dengan tidak satu suaranya Ribka Tjipaning di DPR mengingat kader-kader PDIP juga setuju divaksinasi?
Apakah vaksin sendiri juga akan mengkelaskan siapa yang berani membayar akan mendapatkan vaksin yang lebih baik? Istilahnya harga membawa rupa yang sudah terbiasa terjadi di ranah pembelian suatu barang?
Tentu dengan opini yang dilontarkan oleh Ribka Tjiptaning sendiri, saya kira jelas akan mempengaruhi public dalam memandang vaksin gratis itu sendiri melalui program pemerintah.
"Sebab tetap akan ada persepsi public bahwasannya vaksin yang mahal pasti safety, kalau murah pasti untuk rakyat miskin kebiasaannya begitu yang berkembang dalam masyarakat".
Terkait dengan sikap Ribka Tjiptaning yang terang-terangan menolak vaksin sendiri oleh PDIP diluruskan melalui Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.
Menurutnya, pernyataan Ribka sebenarnya bertujuan agar kepentingan dan keselamatan masyarakat dikedepankan dalam pelaksanaan program vaksinasi covid-19.
Terlepas dari idealisme Ribka Tjiptaning yang terang-terangan menolak vaksin, saya sendiri memperkirakan dapat saja itu menjadi blunder PDIP yang mendukung pemerintah Jokowi, sebab bagiamana pun vaksin adalah program pemerintah.
Tetapi tidak menutup kemungkinan ada dalih politik lain untuk mengurai vaksin itu sendiri menciptakan ketakutan masyarakat melalui opini miring tentang vaksin. Supaya nantinya masyarakat sendiri melalui kelas social memilih vaksin yang tidak gratis karena opini keamanan. Â
Namun saya sendiri tidak peduli tentang opini tersebut terkait setuju atau tidak setuju, yang penting vaksin dijamin pemerintah dan kalaupun tidak aman adalah tanggung jawab pemerintah.
Sebab tidak ada upaya lain untuk mempengaruhi psikologis public ataupun aturan-aturan terkait dengan covid-19 yang melumpuhkan ekonomi masyarakat selain vaksinasi. Apapun yang terjadi, solusi covid-19 sendiri tentu adalah vaksin yang paling realistis.
Sebagai bentuk kepercayaan pada public akan vaksinasi, presiden  Jokowi juga bertindak sebagai orang pertama yang divaksin covid-19.
Selain itu juga ada beberapa yang menyusul langkah presiden untuk vaksinasi di antaranya Ketua IDI Daeng M. Faqih, Sekjen MUI dan perwakilan dari Muhammadiyah Amirsyah Tambunan, selebriti yang mewakili anak muda Raffi Ahmad.
Ada pula golongan pengusaha yang merupakan Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani, hingga perwakilan buruh Agustini Setiyorini, dan sebagainya.
