Mohon tunggu...
David Abdullah
David Abdullah Mohon Tunggu... Lainnya - —

Best in Opinion Kompasiana Awards 2021 | Kata, data, fakta

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Menggugat Renovasi Kantor dan Rumah Dinas Pejabat

16 September 2021   18:11 Diperbarui: 17 September 2021   07:26 851
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi kantor dan rumah dinas pejabat. | Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.com

Apa yang hendak Anda lakukan dalam keadaan darurat? Kalau jawabannya membangun atau merenovasi rumah dinas, Anda sangat cocok buat jadi pejabat!

Coba tebak. Apa yang diagendakan oleh oknum pejabat Indonesia dalam situasi krisis multisektor akibat pandemi yang belum dapat sepenuhnya dikendalikan? Ya, betul! Membangun dan merenovasi kantor serta rumah dinas, dengan nilai anggaran yang bikin nalar terguncang.

Kemendikbudristek, contohnya. Mereka berencana akan merenovasi kantor yang diduduki oleh Menteri Nadiem Makarim serta para koleganya. Mereka dilaporkan telah menyiapkan pagu anggaran senilai Rp6,5 miliar untuk mewujudkan hal itu.

Mereka mengatakan bahwa renovasi itu dilakukan untuk menambah ruang kerja bagi para pejabat baru, staf khusus, dan ruang kerja milik Mas Menteri tentunya.

Renovasi itu adalah tindak lanjut dari Perpres Nomor 62 Tahun 2021, yang memerintahkan penggabungan unsur riset dan teknologi dalam satu badan. Sehingga, perlu adanya penambahan ruang untuk pejabat-pejabat baru.

Rencana renovasi tersebut tentu cukup disayangkan. Bagaimana tidak, tatkala masih banyak sekolah yang rusak serta masih membutuhkan bantuan, mereka justru mengalokasikan anggaran untuk mendanai proyek yang tidak termasuk dalam kategori darurat.

Mengutip data yang mereka dapatkan sendiri, pada tahun 2018, ada 251.316 ruang kelas (sekolah) yang mengalami "kerusakan berat" di seluruh penjuru Nusantara. Bayangkan, betapa banyak siswa yang saat ini menggantungkan masa depan di gedung yang sewaktu-waktu dapat membahayakan jiwanya.

Saking parahnya kerusakan bangunan itu, sampai-sampai ada ruang sekolah yang tidak memilki atap. Bahkan, lebih ironisnya lagi, sebuah bangunan SDN di Pasuruan, Jawa Timur, sempat ambruk pada tahun 2019 lalu. Nahas, seorang guru serta seorang siswa tewas, adapun 11 siswa lainnya mengalami luka-luka.

Idealnya, mereka perlu memprioritaskan renovasi ruang-ruang sekolah di seluruh penjuru Nusantara daripada merenovasi kantor dinas yang memang masih berdiri kokoh. Apakah harus menunggu jatuhnya korban jiwa lain baru mereka bertindak?

Rencana senada ternyata juga dilakukan oleh Ketua DPRD Sumatra Barat, Supardi. Kabarnya, ia hendak melakukan renovasi pada rumah dinasnya lewat dana sebesar Rp5,69 miliar.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun