Masyarakat Bersatu, Demi Negara yang Maju!

Perubahan sosial adalah proses transformasi dalam struktur dan budaya masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan gagasan oleh seorang Sosiolog dari Jerman, Max Weber. Opini Weber pun didukung oleh Emile Durkheim yang mendefinisikan perubahan sosial sebagai transformasi dalam struktur sosial dan pola hubungan dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Dari kedua definisi tersebut, perubahan sosial dapat diartikan sebagai transformasi dari waktu ke waktu yang merubah struktur sosial serta hubungan dalam masyarakat.

Tentunya, perubahan sosial terbagi menjadi banyak jenis. Pertama, ada perubahan evolusi dan revolusi. Perubahan ini berarti proses perubahan yang sangat panjang. Faktor utama penyebab evolusi adalah adanya dorongan untuk beradaptasi dan kebutuhan yang semakin berkembang. Contohnya, perubahan peran gender yang masih diperjuangkan banyak pihak sampai sekarang

Sedangkan, revolusi berarti perubahan yang terjadi dalam tempo yang relatif lebih cepat dibandingkan evolusi. Revolusi pada umumnya terjadi karena munculnya konflik yang mendahuluinya dalam masyarakat. Contoh yang paling terkenal adalah peristiwa kemerdekaan Tanah Air tahun 1945.

Konflik di sini adalah perselisihan antara kaum pribumi dengan penjajah. kemudian berujung pada kehendak untuk memerdekakan diri dari Belanda. Hingga pada akhirnya, Indonesia berhasil mengusir penjajah. Dari sana, lahirlah revolusi Tanah Air karena sudah berhasil Merdeka.

Jenis perubahan berikutnya adalah yang dikehendaki. Perubahan ini merupakan perubahan yang disadari. Tokoh paling vital dalam perubahan dikehendaki disebut pelaku perubahan. Tugas seorang pelaku perubahan adalah merencanakan perubahan tersebut.

Misalnya, pemerintah yang berperan sebagai pelaku perubahan mengesahkan UU. Disahkannya UU tersebut menyebabkan masyarakat harus patuh terhadap peraturan baru. Sedangkan perubahan yang tak dikehendaki berarti perubahan yang terjadi di luar kehendak

Biasanya, perubahan ini akan menghasilkan pro dan kontra. Bahkan, terkadang perubahan ini tidak dalam pengawasan masyarakat atau dirahasiakan. Seringkali perubahan ini dirahasiakan agar tidak memunculkan konflik dalam masyarakat. Contohnya seperti mempersingkat adat dalam pernikahan.

Ada beberapa masyarakat yang menganggap wajar apabila dipersingkat karena biayanya. Sebaliknya, tentu saja ada sebagian masyarakat yang berbeda pendapat. Masyarakat ini meyakini pernikahan sebagai acara yang sakral. Sehingga, tidak bisa diganggu gugat dan harus dihormati.

Berikutnya, jenis perubahan juga meliputi perubahan kecil serta besar. Perubahan yang kecil berarti tidak berpengaruh secara langsung pada masyarakat. Struktur sosial dalam konteks ini berarti tata cara kehidupan masyarakat. Contohnya yang paling umum adalah perubahan mode berbusana.

Sebaliknya, perubahan besar memiliki dampak langsung terhadap struktur sosial. Hal ini meliputi perubahan hak milik tanah hingga sistem kerja. Contohnya, urbanisasi ke kota- kota. Tentunya hal ini juga berdampak pada aspek lain. Seperti persempitan lahan sampai disintegrasi sosial.

Selain tiga jenis sebelumnya, perubahan sosial dapat dikelompokan menjadi dua kategori. Kedua kategori tersebut adalah perubahan struktural, dan perubahan proses. Perubahan struktural didefinisikan sebagai perubahan yang mendasar dalam masyarakat. Dalam artian lain, perubahan ini menyebabkan reorganisasi dalam masyarakat.

Contoh bentuknya adalah tranformasi suatu negara dari ekonomi agraris menjadi industri. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi banyak hal. Seperti pola konsumsi hasil panen masyarakat, hingga lapangan kerja dalam industri pertanian.

Sedangkan, perubahan proses berarti perubahan yang tidak bersifat mendasar. Artinya, transformasi ini hanyalah penyempurna dari perubahan sebelumnya. Misalnya seperti inovasi baru pada teknologi yang sudah ada sebelumnya.

            Negara Indonesia sendiri tentunya sudah mengalami banyak perubahan juga. Perubahan-perubahan ni sudah dialami sejak menyatakan kemerdekaan. Bahkan, menyatakan kemerdekaan sendiri merupakan bentuk perubahan. Dengan merdeka, Indonesia mengalami perubahan besar.

            Dari yang tadinya bangsa, hingga menjadi negara. Tentunya dampak perubahan ini dirasakan juga oleh masyarakat. Sehingga kemerdekaan Indonesia sendiri dapat dikategorikan sebagai perubahan. Tidak berhenti di situ, Indonesia juga mengalami perubahan lainnya.  

            Namun, tidak semua perubahan membuahkan hasil yang baik. Setelah merdeka pun, Indonesia tetap tidak luput dari masalah. Justru, Indonesia harus menghadapi tantangan yang lebih besar daripada penjajah. Hal tersebut adalah konflik antar satu sama lain.

            Maraknya perubahan pasca kemerdekaan mengakibatkan banyaknya ketidakpuasan yang timbul dari masyarakat. Rasa tidak puas ini menyebabkan banyak pertikaian dalam bangsa. Perselisihan ini disebabkan faktor-faktor yang memang kompleks dan bervariasi.

Seperti pemberontakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. PRRI memulai pemberontakannya pada tahun 1950, di Sumatera. Ketidakpuasan PRRI dilatarbelakangi Pembangunan yang dilakukan pemerintahan bersifat Jawa-sentris.

            Merasa tidak mendapatkan keadilan, beberapa tokoh dari Sumatera pun membentuk PRRI. Bahkan, pada saat itu PRRI mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Perlawanan dan penumpasan oleh PRRI kemudian menimbulkan banyak kematian.

            Adapun Permesta yang berkaitan dengan perjuangan PRRI. Perjuangan Rakyat Semesta adalah dideklarasikan oleh pemimpin militer Negara Indonesia Timur. Seperti PRRI, Permesta merasa pemerintah hanya focus mengembangkan Pulau Jawa saja. Namun, Permesta melakukan pemberontakannya di Sulawesi, dan daerah Timur lainnya.

            Ketidakpuasan masyarakat juga menyebabkan isu keagamaan. Salah satunya dapat dilihat dari terbentuknya DI/TII atau Darul Islam/Tentara Islam Indonesia. Para anggota DI/TII mengaku berjuang atas nama Umat Islam di Indonesia. Berdirinya DI/TII disebabkan oleh keinginan untuk mengganti dasar negara dengan ajaran Islam.

            Gerakan ini berdiri dengan tujuan-tujuan yang tidak sederhana. Di Jawa Barat, DI/TII ingin membentuk negara berlandaskan agama Islam. Namun, negara tersebut harus terlepad dari NKRI. Syariat Islam yang ingin diterapkan DI/TII dikatakan bersumber pada Alqur'an, Hadist, Isma, Qias.

            Pemerintah sempat gagal menumpas DI/TII ketika melakukan pendekatan musyawarah dengan Muhammad Natsir. Terpaksa, Pemerintah menerapkan operasi militer yang disebut Operasi Pagar Betis serta Operasi Baratayudha. Pada 1962, Pengikut DI/TII dijatuhi hukuman mati di hadapan regu tembak.

            Selain contoh-contoh di atas, timbul juga pemberontakan karena menolak perubahan. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin Raymond Westerling adalah salah satunya. APRA dilatarbelakangi keinginan Westerling untuk mempertahankan bentuk negara federal. Dalam artian, Westerling menolak Republik Indonesia Serikat. Ia menilai bahwa Soekarno dan Hatta terlalu fokus pada wilayah Jawa.

            Pemberontakan APRA ramai di Jakarta dan Bandung. APRA menyerang Jakarta pada 1950 karena sedang terlaksananya Sidang Kabinet RIS. Sidang tersebut membahas kembalinya Indonesia menjadi bentuk negara kesatuan. Kemudian, barulah APRA menargetkan Bandung.

            APRA semakin terbantu oleh sosok menteri negara yang ditunjuk Soekarno, Hamid. Ia kecewa dengan jabatannya yang hanya menjadi Menteri tanpa portofolio. Akhirnya Ia membantu Westerling mempertahankan negara federal.

            Drs. Moh. Hatta akhirnya turun tangan untuk berunding dengan Komisaris Tinggi Belanda. Westerling akhirnya didesak meninggalkan Bandung. Berkat hal itu, APRA dilumpuhkan oleh pasukan APRIS.   

            Tidak hanya APRA, ada juga gerakan yang timbul karena tidak setuju dengan RIS. Gerakan tersebut adalah RMS, atau Republik Maluku Selatan. Setelah bebas dari Belanda, Maluku kembali bersatu dengan Indonesia. Namun, Manusama, pendiri RMS, beranggapan bahwa hal tersebut malah akan memicu masalah.

            Manusama kemudian mengobarkan semangat antipemerintah RIS. Ia juga menjabarkan ketakutannya bahwa rakyat Maluku akan dijajah rakyat Jawa. Setelah RMS diproklamasikan, terungkaplah bahwa KNIL terlibat dalam pendirian RMS. Artinya, Belanda telah ikut campur dengan motif ingin merebut kembali Maluku.

            APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) pun mendaratkan pasukannya sebanyak 850 orang untuk melawan RMS. Untuk menghindari kejadian pemberontakan RMS, pemerintah akhirnya mengambil tindakan tegas. Sisa-sisa gerombolan RMS terpaksa harus menerima hukuman mati.

            Kisah pemberontakan Andi Azis juga serupa dengan RMS. Pemberontakan di Makassar ini disebabkan tidak setujunya Andi Azis dengan keputusan pemerintah. Saat itu, NIT (Negara Indonesia Timur) hendak dipersatukan kembali ke NKRI.

            Ternyata, pemberontakan ini bagian dari akal-akalan Belanda untuk kembali memecah Indoensia. Terlebih lagi, Andi Azis dan pengikutnya juga tidak setuju akan kedatangan APRIS. Pada 5 April 1950, APRIS memang berencana datang ke wilayah Makassar. Hal ini tidak disambut baik oleh Andi Azis.

            Dari sana, muncul perselisihan antara Andi Azis dan masyarakat yang ingin persatuan. Ia kemudian menentang kebijakan pemerintah pusat. Terungkap bahwa Andi Azis ingin berada di posisi puncak pemerintahan negara federasi. Khususnya di bidang militer bersama Soumokol dan Sukowati selaku Presiden.

            Pada 15 Mei 1950, terjadi pemberontakan fase kedua. Saat itu, Andi Azis sedang tidak ada. APRIS kemudian berseteru dengan KNIL. Berkat bantuan rakyat, APRIS berhasil menumpas gerakan tersebut pada 19 Mei 1950.

            Walau demikian, pemerintah tidak hanya direpotkan akal-akalan Belanda. Pemerintah juga pernah berkonflik dengan Koalisi Front Demokrasi Rakyat (FDR). Awalnya, Wakil Presiden Hatta mengumumkan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi tantara. Program ini juga dikenal dengan sebutan Re-Ra.

            Bagi FDR, Re-Ra sangat merugikan mereka. Alasan utamanya karena program Re-Ra akan mereduksi kekuatan militernya. Pelemahan kekuatan tersebut adalah dalam TNI-Masyarakat dan Divisi Panembahan Senopati. Keadaan juga semakin memanas ketika terjadi pembunuhan dan penculikan beberapa perwira.

            Beberapa korban penculikan tersebut mencakup Slamet Widjaja dan Pardijo, yang merupakan anggota PKI. Pada 10 Agustus, Musso yang baru datang dari Soviet mengajak FDR untuk bangkit bersama PKI. Atas inisiatif Musso, rapat di Yogyakarta yang membahas pergantian Kabinet Presidensial pun tergelar.

            Musso mengharapkan Kabinet Presidensial mengalami perubahan menjadi Kabinet Front Persatuan. Bahkan, gagasan kerja sama dengan Uni Soviet tercetus untuk menghadapi Belanda. Walau demikian, pemberontakan Madiun tetap saja gagal bertahan. Pemberontakan ini kemudian melahirkan ujung yang tragis.

            Di bawah komando A. H. Nasution, operasi penumpasan dilakukan. Musso ditembak mati saat lari tidak jauh dari Ponorogo. Amir Sjarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya juga ditangkan dan dijatuhi hukuman mati.

            Seluruh pemberontakan tersebut menyebabkan perpecahan bangsa. Dalam artian lain, konflik-konflik tersebut menyebabkan disintegrasi bangsa. Disintegrasi merupakan suatu keadaan tidak bersatu padu. Keadaan ini menyebabkan hilangnya keutuhan dan persatuan.

            Untuk terus berkembang, setiap negara tentunya membutuhkan persatuan yang kuat. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia tentunya belum stabil karena masih tergolong baru. Di saat masih banyak yang harus dibangun, negara malah harus berhadapan dengan begitu banyak disintegrasi. Hal ini membuat banyak dari perkembangan Indonesia yang tertunda.

            Idealnya, negara dengan persatuan yang kuat akan dipermudah dalam membereskan urusannya. Karena, pemerintah dapat memberikan fokus penuh pada pengembangan negara. Konflik dan perpecahan hanya akan menambah pekerjaan pemerintah. Sehingga, harapan untuk memajukan negara menjadi tertunda, bahkan terlambat.

            Perubahan sosial memang dapat membuahkan hal yang baik. Misalnya, saat dijajah, hanya beberapa orang yang dapat bersekolah. Namun saat ini pendidikan yang layak merupakan hak dasar setiap masyarakat.

Contoh lainnya adalah penerapan prinsip berdemokrasi dalam berbangsa-bernegara. Dahulu, rakyat harus bungkam dan tunduk pada penjajah. Setelah merdeka, suara dan pendapat masyarakat lebih didengar. Walau demikian, perubahan sosial juga harus ditanggapi dengan kritis dan bijak. Sebab, tidak semua perubahan bersifat positif.

Seharusnya kita dapat menganalisa perubahan sosial dengan teliti sebelum mengkritik atau menyetujui. Saat tidak setuju pun, kita harus tetap mendahulukan kepentingan bersama. Penting bagi masyarakat untuk tidak hanya mengedepankan kepentingannya saja. Kita juga harus menilai dampaknya pada bangsa.

            Barulah dari sana kita dapat mengambil tindakan. Kita dapat menggunakan hak kita untuk bersuara. Tentunya, melakukan pemberontakan yang merugikan banyak masyarakat bukanlah caranya. Dengan mengambil tindakan sedemikian rupa, kita malah semakin merugikan banyak orang. Perlu diingat bahwa niatan yang baik perlu disalurkan dengan cara yang juga baik.

            Maka dari itu, mari kita dahulukan kepentingan bersama. Dengan demikian, kita ikut mendukung usaha pemerintah dalam memajukan negara. Hanya dengan begitulah pemerintah dapat melancarkan perubahan sosial yang positif. Masyarakat bersatu, demi negara yang maju!

Daftar Pustaka

1. Ruang Belajar

2. Berita 99

3. Kompas

4. Detik.com

5. PPKn.co

6. Kompas

7. Kompas