Mengapa Politik Bagian Ke-2

"Untuk Tuan dan Puan, di dalam tampuk kekuasaan yang membutakan. Jika teriakan keadilan hanya sebagai bisik di tengah gurun, maka tulisan ini tidak lagi untuk para Tuan dan Puan yang sedang duduk di sofa empuk, enggan mendengarkan".

Tidak dapat dipungkiri manusia sebagai makhluk sosial memiliki sebuah hasrat untuk bisa menguasai, memiliki, serta mengendalikan sebuah hal sampai dalam skala sebuah wilayah atau negara. Maka inilah yang disebut sebagai kekuasaan.

Flashback pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2020 yang banyak mengejutkan masyarakat karena trah dari presiden Indonesia, Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai anak dan Bobby Nasution sebagai menantu, maju di dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Surakarta dan Medan). Banyak dari aktivis, akademis, dan masyarakat menyayangkan dan menentang perihal politik dinasti tersebut karena pencalonan anak serta menantu Bapak Joko Widodo yang masih menjabat dan memegang kekuasaan sebagai presiden.

Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan jika ia memiliki kekuasaan, apabila kekuasaan itu akan semakin kuat dan besar maka hal tersebut dapat disalahgunakan. Contoh nyata mengerikannya sebuah kekuasaan ada pada rezim orde baru (orba). Presiden saat itu, Soeharto, memimpin setidaknya 32 tahun ketika pemilihan presiden masih berada di dalam kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sebagian besar di isi oleh kubu dari pihaknya. Berbagai penyelewengan kekuasaan pada masa rezim orde baru seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme santer menjadikan rezim orde baru sebagai contoh nyata sentimen terhadap kekuasaan yang menjadi negatif. Soekarno 'pun' tidak lepas dari pengaruh kekuasaan pada saat demokrasi terpimpin yang sempat menjadikannya pemimpin seumur hidup.

Di zaman modern yang menganut asas desentralisasi atau otonomi daerah yaitu urusan daerah diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Namun, dalam kenyataannya otonomi daerah membuat skala kekuasaan yang berada di pusat beralih menjadi kekuasaan yang 'terpusat' di daerah atau oligarki dan politik dinasti. Sebagai contoh di dalam kekuasaan daerah kita dapat menemukan provinsi Banten yang paling banyak mengirimkan trah atau sanak famili di dalam pemerintahan daerah. Sebut saja beberapa dinasti yang berkuasa di beberapa daerah di provinsi Banten, dinasti Ratu Atut Chosiyah (mantan gubernur Banten), Natakusumah, Jayabaya, dan klan Aat Syafaat. Contoh kasus negatifnya kekuasaan terpusat atau politik dinasti yaitu yang mengantarkan Ratu Atut ke dalam tindak pidana korupsi alat kesehatan bersama dengan adiknya Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan (suami dari walikota Tangerang Selatan saat itu, Airin Rachmi Diany). Serta masih banyak lagi kasus serupa karena besarnya kekuasaan yang melekat pada sebagian orang (oligarki) serta politik dinasti.

Hal tersebut merupakan sedikit dari berbagai contoh mengenai, sisi negatif kekuasaan yang dapat dikendalikan dan menancapkan cakarnya di beberapa wilayah. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, 'Mengapa Politik?' juga termasuk didalamnya membahas kebijakan yang akan dibuat oleh para penguasa yang memiliki wewenang, tidak jauh dari sebuah pusaran kuatnya kekuasaan.

Kekhawatiran akan kenyataan yang ada bahwa oligarki dan politik dinasti masih kental di dalam pemerintahan, baik pusat maupun daerah, menjadikan politik atau pemerintahan cenderung di salah artikan dan dihindari. Khususnya pada generasi penerus bangsa di Indonesia, tentu bahwa pentingnya edukasi politik perlu dilakukan sedini mungkin untuk memberikan pemahaman bahwa setiap keputusan politik dapat menjadi sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat orang banyak.

Jika hanya dari beberapa kasus tersebut menimbulkan berbagai macam tendensi buruknya kekusaan, maka tulisan ini ditunjukkan kepada penerus bangsa. Kita dapat mengetahui bersama, bahwa generasi peneruslah yang akan meneruskan estafet kepemerintahan. Ketika pemerintahan saat ini tidak dapat memberikan sesuatu yang memuaskan atau setidaknya memberikan kebaikan bersama tentu harapan lebih baik kepada generasi selanjutnyalah yang menjadi utama.

Mengapa generasi muda menjadi harapan terbesar untuk pemerintahan yang lebih baik? karena ketika bentuk kritik dan lain sebagainya, pemerintah dirasa kurang atau enggan mendengarkan, maka salah satu contohnya yaitu pengesahan RUU Omnibus Law menjadi UU Cipta Kerja yang banyak menuai kontroversi. Salah satu hal yang menjadi sorotan yaitu pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif tidak dapat mengambil langkah yang cepat, tepat, dan efektif terhadap pandemi Covid-19 tetapi sibuk dengan RUU Omnibus Law kala itu yang masih banyak diperdebatkan.

Yang masih menjadi persoalan yaitu sempitnya ruang gerak para sarjana yang kompeten di bidangnya karena pengaruh kekuasaan, popularitas, dan bentuk materil, masih dapat mempengaruhi, baik di dalam masyarakat luas maupun ranah politik di Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena edukasi mengenai politik masih sangat kurang di Indonesia.

Mengapa politik? bahwa sesungguhnya politik merupakan sebuah cara, tempat, atau langkah terbaik untuk menentukan kebaikan bersama yang di rumuskan ke dalam sebuah kebijakan. Politik bukan hanya mengenai korupsi yang menjerat aktor di dalamnya, oligarki yang terus mentereng kian waktu, sebuah tempat taman bermain kekuasaan, dan lain-lain. Akan tetapi politik lebih dari itu, ia dapat membuat hukum yang mengikat karena pengaruh kekuasaannya di dalam membuat peraturan perundang-undangan, politik dapat menentukan ekonomi sebuah bangsa melalui berbagai kebijakan yang dibuat, serta ruang, gerak, hubungan baik dalam maupun luar, serta semua hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama akan ditentukan oleh politik.