Kongres ke-V Partai Amanat Nasional (PAN) akan dihelat tahun 2020. Sederet nama bakal calon telah mengorbitkan diri, mulai dari politisi senior hingga putra politisi senior sangat mungkin akan melenggang di kontestasi mendatang, bahkan petahana pun tak mau ketinggalan untuk ikut merebut posisi nomor wahid di partai berlambang matahari bersinar ini.Sebagai partai politik (Parpol) yang cukup dewasa berdemokrasi, kongres kali ini tampaknya cukup dinamis. Hal itu terlihat dari beberapa bakal calon ketua umum sedang gencar melakukan konsolidasi (membangun komunikasi politik) lintas kekuatan, guna mendapatkan dukungan (suara). Berbagai spekulasi bermunculan, mulai dari perang opini telah mewarnai ruang diskusi dan jagat maya hingga pada tingkat propagnda.
Menariknya, menjelang kongres, setiap calon ketua umum harus sowan ke pendiri partai (ayahanda Amien Rais), karena "Restu (Dukungan Totalitas)" beliau merupakan kunci utama kemenangan sang kontestan. Namun tentu saja harus dengan pertimbangan moral yang cukup dan rasional, dan tidak sembarang orang yang di restui. Sebagai partai yang berjargon Partai Reformis, sudah menjadi kewajiban setiap kontestan memantaskan diri sebelum mementaskan diri. Tak terkecuali, integritas, standar moralitas, kapasitas keilmuan (gagasan), dan loyalitas menjadi modal utama, bukan sekedar modal semangat apalagi telah terbukti gagal membawa perubahan bagi  partai. Jelas tertolak. Bila perlu di pangkas!
Di tengah kondisi politik penuh transaksional yang kian mengalami krisis gagasan ini, maka seyogyanya sosok yang akan menahkodai PAN harus mempelopori gerakan politik gagasan. Akibatnya populisme politik identitas selalu menjadi trend di perpolitikan nasional dari Pemilu ke Pemilu, sehingga PAN membutuhkan sosok yang punya inovasi dan gagasan yang jauh kedepan.
Rupanya tradisi"Restu (Dukungan Totalitas)" pendiri partai itulah yang ingin di nafikan oleh elit partai yang di muat oleh salah satu media massa beberapa hari yang lalu. Elit partai tersebut (di sinyalir kuat merupakan orang kepercayaan calon petahana). Alih-alih ingin meraih dukungan agar kandidat yang dijagokannya terpilih kembali, namun justru menuai kontroversi. Tak jarang menuai kritikan tajam dan kecaman dari berbagai kalangan, mulai dari kader, simpatisan partai hingga warga persyarikatan Muhammadiyah sebagai konstituen terbesar di partai ini, yang mayoritas adalah loyalis ayahanda Amien Rais, tak terkecuali penulis sendiri. Alasannya? Karena di nilai membangkang dan tak beradab. Membangkang terhadap pendiri partai ibarat Azazil yang membangkang atas kehadiran Adam As.
Tetapi pasca komentar tak beradab tersebut berselewiran, muncul berbagai klarifikasi dengan segala dalih, seolah tak terjadi apa-apa. Akibatanya komunikasi bersifat irreversible (tak dapat di tarik kembali), makanya membutuhkan kehati-hatian dan penuh kewaspadaan dalam berucap. Itu lah pentingnya adab berkomunikasi. Apalagi disaat situasi menjelang kongres yang kian memanas, sehingga diharapkan semua pihak agar menjaga suasana dalam keadaan kondussif. Dan pastikan memilih diksi dalam kalimat yang tepat dan tidak menyinggung siapapun. Saling sikut harus segera di akhiri.
Rasa-rasanya sikap elit partai tersebut cukup memacu adrenalin sekaligus menantang kami selaku kader persyarikatan Muhammadiyah yang berada di PAN. Meski demikian, namun ada hikmah di balik peristiwa tak terpuji itu. Hikmahnya, kami langsung merapatkan barisan (solidaritas), membangun konsolidasi agar kedepan tidak lagi mengangkat orang-orang di barisan para pembangkang. Karenanya mewakili aspirasi dan ijtihad politik warga persyarikatan Muhammadiyah, makanya calon ketua umum yang dipilih atas restu ayahanda Amien. Belum diketahui secara pasti, apa motivnya, tetapi intinya boleh jadi pernayataan tersebut merupakan upaya Character Assassination.
Bermanuver boleh-boleh saja, dan berbeda pandangan dan pilihan politik itu wajar. Itu lah demokrasi kita. Namun dibalik kebebasan, ada tapak batas yang tak boleh dilewati. Maka utamakanlah adab. Jangan karena berambisi ingin berkuasa terlalu lama, sehingga ingin mempraktikan cara politik yang bar-bar dan nier etika. Betapa pun besar hasrat dan keinginan untuk berkuasa, setidak-tidaknya tak boleh melewati tapak batas. Hormat terhadap pendiri partai adalah kewajiban bagi setiap kader. Sebagai saran, utamakanlah adab daripada kepentingan. Ini penting bagi siapapun sebagai kader.
Bukan bermaksud membangun tradisi pengkultusan. Namun tidak berlebihan jika kita sebagai kader harus menaruh rasa hormat terhadap beliau. Karena biar bagaimanapun tanpa pengorbanan dan jerit  payah beliau, partai ini tidak akan lahir, kita semua tidak akan seperti sekarang, menikmati kebebasan berdemokrasi. Tanpa beliau reformasi tidak akan lahir.
Sebagai partai yang lahir di era reformasi dan memiliki jargon politik Partai Reformis, PAN masih membutuhkan sosok ayahanda Amien Rais, sehingga tak ayal, hampir seluruh lapisan kader dan pengurus DPW dan DPD PAN se-Indonesia bahkan di tingkat grassroots masih menaruh haraPAN dan kepercayaan penuh terhadap ayahanda Amien Rais selaku pendiri sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai. Disinyalir kuat, beliau akan merestui kandidat yang loyal dan sejalan dengan pandangan politiknya, bukan menciptakan tradisi berkuasa terlalu lama. Hal itu setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini:
Pertama, PAN didirikan oleh ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode tahun 1995-2000. Adalah fakta dan peristiwa sejarah yang tak dapat di ingkari bahwa struktur dan infrastruktur partai pada saat itu hingga sekarang di isi oleh kader persyarikatan Muhammadiyah.
Kedua, karena di dirikan oleh tokoh Muhammadiyah, PAN memiliki relasi politik yang erat dengan Muhammadiyah. Karenanya warga/kader persyarikatan  Muhammadiyah sebagai pemilih mayoritas, otomatis pengurus DPW dan DPD PAN (kader Muhammadiyah) akan solid satu suara sesuai arahan ayahanda Amien Rais. Sebagai catatan, mayoritas warga persyarikatan Muhammadiyah menaruh ketidakpercayaan terhadap ketua umum PAN 2015-2020. Oleh sebab itu, jangan sampai warga persyarikatan sebagai basis utama konstituen PAN akan bermigrasi ke partai lain jika ketua umumnya belum di ganti.
