Konsekwensi logis ikutannya, tentu ada pengaruh soal keteladanan prilaku sosial-politik dari para pemimpin level RT, RW, Kades hingga Presiden beserta para pembantunya, pimpinan lembaga Yudikatif dan para politisi hingga pimpinan Parpol, yang pada ghalibnya menjadi kunci dalam menjaga dan menyelamatkan demokrasi dan keadilan di Indonesia.
Praktik dan prilaku keteladanan harus dilakukan secara natural, tanpa ada kepentingan tersembunyi dibalik prilaku sosial-politisnya. Pola kehidupan sosial yang disertai berbagai bentuk keteladanan dari para elite birokrat dan politisi dengan kesederhanaan dan kesantunannya, akan menjadi cermin politis warga bangsa.
Posisi dan tradisi pembelajaran pondok pesantren, pastoral, biksu, dan komunitas masyarakat adat, harus diposisikan menjadi lembaga pendidikan strategis-ideologis sebagai garda terakhir penjaga perdamaian menuju kesejahteraan social warga bangsa Indonesia. Misi dan oreientasi sistem pendidikan non-formal yang dikembangkan para pengasuh pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia selama ini, bisa dijadikan solusi merevitalisasi "Demokrasi Pancasila" khas bangsa Indonesia.
Melalui metode dan materi pengajarannya soal toleransi beragama, silaturahmi, mengayomi dan melindungi kelompok minoritas, permakluman, kewirausahaan, kesemuanya itu merupakan bagian dari materi dalam kitab-kitab yang dipelajari, bahkan dikoneksikan dengan istiqomahnya tidak merusak (sifat fasik) dalam memaknai kehidupan dunia yang relative singkat berikut konsekwensi hukum agama yang menyertainya kelak.
Untuk menjaga dan mengawal demokrasi dan keadilan berada dalam posisi sebenarnya dan yang seharusnya, maka dibutuhkan sebuah keberanian mengambil resiko bertindak atas dasar koreksi/kritik membangun terhadap prilaku/tindakan salah/menyimpang kepada para pimpinannya sesuai aturan hukum maupun adat/kebiasaan yang ada, sejatinya masih menjadi masalah laten disetiap level kepemimpinan.
Perasaan tidak enak, karena ada hubungan kekerabatan, karena ada hutang budi, setidaknya menjadi beban psikologis untuk berani melakukan kritik dan koreksinya. Berdasarkan fakta atas situasi dan kondisi sosial yang ada di segala tingkatan kelembagaan inilah yang berpotensi menjadi daya rusak sangat signifikan terhadap demokrasi dan keadilan di Indonesia saat ini.
Sementara itu, situasi politik global saat ini dan akan selamanya, telah memposisikan negara-negara kaya dan maju tehnologi akan terus berupaya menempatkan negara Indonesia pada 2 (dua) posisi sekaligus, yaitu sebagai "pasar potensial dunia" dengan kondisi "instabilitas politik dan perekonomian nasional", dengan orientasi mengupayakan dengan segala cara untuk selalu bergantung untuk memenuhi kebutuhan barang impor dari negara penyedia.
Oleh karenanya, nasionalisme warga bangsa menjadi kunci untuk menjaga dan menegakkan demokrasi dan keadilan dengan cara menggugat dan memperdebatkannya secara kritis agar tetap terjaga militansinya. Persaingan ekonomi dan perkembangan tehnologi saat ini, sangat ditentukan dengan ketersediaan bahan baku SDA yang dibutuhkan. Sedangkan Indonesia punya potensi SDA melimpah, yang secara gradual akan dikelola dengan kebijakan hilirisasi.
Menyiapkan dan menguatkan posisi tawar negara-bangsa Indonesia menjadi pelaku pasar-ekonomi global dengan kedaulatan penuh, hingga menjadi penentu tercipta dan tercapainya perdamaian dunia tanpa syarat, dengan menempatkan potensi kekayaan SDA sebagai alat negosiasi politik sesuai misi politik luar negeri pemerintahan Indonesia.
Salam Demokrasi dan Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045
Bahan bacaan:
- https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/18211441/yusril-anggap-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-cacat-hukum-serius?page=all.
- https://www.sman2-tp.sch.id/read/giatinfo/875/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-
- https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/1233/makna-demokrasi-dalam-pena-tiga-tokoh?lang=1
