Kenapa saya katakan demikian, karena idealnya kualitas sekolah dipengaruhi oleh kualitas kurikulum, pengajar, fasilitas, serta manajemen sekolahnya. Atau tercermin dari prestasi serta kualitas lulusannya. Bentuk konkrit dari penilaian menyeluruh seperti itu diwakili oleh akreditasi sekolah yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional (BAN). Lembaga tersebut telah melakukan penilaian dan memberikan peringkat terhadap kualitas suatu sekolah dari berbagai aspeknya sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana kualitas sekolah-sekolah tersebut.
Dengan adanya kebijakan zonasi ini, mengubah kebiasaan orang berbondong-bondong ke sekolah favorit. Sehingga kemungkinan untuk persaingan antar sekolah tidak lagi menjadi persaingan input yang bisa dibilang sebagai berkah turun-temurun bagi sekolah favoit dan kutukan turun-temurun bagi sekolah nonfavorit. Semoga, persaingan akan digantikan dengan presaingan sistem pembelajaran, fasilitas serta prestasi yang akan menentukan kualitas sebuah sekolah.
6. Pemerintah Didesak Membangun Banyak Sekolah
Sistem zonasi 2019, ini menyisakan masalah yang serius bagi mereka yang memiliki rumah jauh dari sekolah. Mungkin bagi mereka yang memiliki dana cukup akan relatif mudah menemukan sekolah yang bisa menerimanya. Tetapi bagi mereka yang kurang memiliki dana, masuk ke sekolah negeri menjadi satu-satunya pilihan yang  masuk akal. Ketika mereka tidak berhasil diterima di sekolah negeri habis sudah kesempatannya sekolahnya.
Di koran Jawapos (25/6/2019) berita berjudul "Mama Roboh di Jalan sesudah Pengumuman PPDB", menunjukan perjuangan seseorang ibu single parent karena keterbatasan biaya, ia ingin memastikan anaknya diterima di sekolah negeri. Sang ibu meninggal setelah mendengar pengumuman PPDB bahwa anaknya tidak diterima. Sebenarnya ibu tersebut sudah sakit diabetes sebelumnya, tetapi saat mengurus PPDB anaknya sebagai alat transportasi ia memilih mengayuh sepeda. Mungkin sakit yang dialami, kelelahan fisik, ditambah terkejut anaknya gagal membuatnya roboh di tengah jalan dan meninggalkan anaknya sendiri. Anaknya pun akhirnya mendapatkan bantuan masuk ke SMA Negeri dari pemerintah setelah salah satu anggota DPRD menceritakan kisah tersebut kepada Dinas Pendidikan.
Kisah itu mewakili bagaimana masyarakat kurang mampu menggantungkan harapannya terhadap sekolah-sekolah yang terjangkau secara biaya. Sehingga adaya zonasi ini menuntut adanya persebaran jumlah sekolah di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan pemerataan akses pendidikan yang terjangkau. Sehingga wajar kedepan desakan kepada pemerintah untuk terus menambah jumlah sekolah akan menjadi semakin besar akibat adanya kebijakan Zonasi.
7. Universitas Terpandang Memberi Nilai Lebih Pada Sekolah Swasta
Sudah menjadi kebiasaan bagi PTN terkemuka memberikan kuota bagi lulusan sekolah-sekolah untuk mengikutkan siswa kelas XII dalam seleksi penerimaan jalur undangan. Biasanya tiap sekolah diberi jumlah kuota yang berbeda-beda, yang mungkin didasarkan atas pengalaman PT terhadap kualitas lulusan dari sekolah tersebut.
 Dengan adanya sistem zonasi yang mana sekolah swasta yang naik kasta, mungkin secara lambat laun sekolah swasta akan memiliki lulusan yang menjadi lebih baik, dan lebih diperhitungkan lagi oleh berbagai PTN yang ada di Indonesia. Sehingga bisa menjadi daya saing bagi sekolah swasta.
