Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Rantai Perdagangan Indonesia

Virus Corona telah menjangkit lebih dari tiga juta jiwa di dunia dan membunuh lebih dari dua ratus ribu orang per 28 April 2020. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019 lalu. 

Saat ini virus telah menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia, yang kian semakin memburuk dengan bertambahnya jumlah korban. Hanya dalam tiga bulan, pandemic virus COVID-19 telah berdampak luas ke banyak negara. 

Tak hanya menginfeksi atau membunuh jutaan orang namun menyebabkan manusia dan segala jenis barang tak lagi bebas lalu lalang keluar masuk ke dalam maupun keluar negeri.  

Beberapa waktu lalu riuh dalam perdagangan bebas yang selama ini memompa ekonomi dunia, seketika senyap dan sepi peminat. Rantai pemasokan global pun kacau dalam beberapa negara, tentu akan mengganggu produksi dan konsumsi masyarakat. 

Dalam teori produksi secara umum menerangkan hubungan antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. 

Output produksi yang diharapkan, berpotensi tidak tercapai apabila ada salah satu faktor input yang terganggu, yang dalam kondisi ini tenaga kerja tidak bisa lagi menghasilkan produksi dikarenakan pandemic Corona. 

Namun disisi lain konsumsi kebutuhan saat pandemic maupun sehari-hari harus terpenuhi, tetapi hasil produksi yang dihasilkan tidak dapat mencukupi permintaan terhadap barang-barang tersebut. 

Maka apabila kekacauan dalam perdagangan semakin meningkat, akan mengakibatkan harga naik kemudian dapat memicu terjadinya inflasi, yang tentunya akan mempengaruhi pendapatan dan kebutuhan dalam masyarakat.

Kepanikan melanda dunia seakan-akan dalam sedetik bisa membunuh mereka. Kehidupan yang sebelumnya sangat berbeda dengan saat ini, apalagi dengan perdagangan dalam negara sendiri. 

Beberapa  negara mengekspor barang yang mereka produksi sebelum terjadinya pandemic ini hingga dapat berhasil mencapai pendapatan dan nilai pajak yang diterima, namun selang memasuki tahun 2020 kini mulai pudar atas pencapaian dan kelancaran dalam mengekspor maupun impor akibat kedatangan virus yang tidak diundang. 

Negara yang menjadi tujuan utama pasar ekspor Indonesia, seperti China, AS, India, Singapore, dan lain-lain, mengalami kontraksi ekonomi, berakibat pada kontraksi permintaan produk Indonesia yang selama ini diekspor.

sumber: BPS

sumber: BPS

Mengingat China merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dan mitra dagang utama Indonesia, maka terganggunya perekonomian China akan memengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia. 

Jika ekonomi China mengalami pelambatan sebesar 12%, maka akan berdampak pada menurunnya ekonomi Indonesia sebesar 0,1- 0,3% terhadap ekonomi Indonesia (katadata.co.id, 7 Februari 2020). 

China merupakan mitra dagang utama Indonesia dan negara asal impor dan tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia.  Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US$ 860 juta per Januari 2020. 

Defisit tersebut disebabkan posisi neraca ekspor sebesar US$ 13,41 miliar, lebih rendah dari neraca impor yang mencapai US$ 14,28 miliar. Berdasarkan nilai impor, tercatat total nilai impor non migas dari tiga belas negara selama Januari 2020 adalah sebesar US$9,67 miliar. Angka tersebut turun 3,14% dibanding Desember 2019.

Kementerian Perdagangan perlu melakukan relaksasi bagi kebijakan impor bahan baku untuk kebutuhan industri. Penyebaran wabah virus Corona telah membuat operasional banyak perusahaan menjadi terganggu karena kekurangan bahan baku baik impor maupun dalam negeri. 

Apabila tak segera direspons dengan baik, pada akhirnya akan membuat sektor produksi turut terhambat. Hal itu berimplikasi pada meningkatnya harga yang nantinya bakal menaikkan tingkat inflasi. 

COVID-19 yang semakin marak tentunya beberapa negara maupun perusahaan mengambil beberapa kesempatan untuk mengambil keuntungan misalnya mereka memproduksi beberapa masker maupun antiseptic yang akan dibutuhkan oleh masyarakat, namun dalam surat edaran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020.

Larangan ini memang harus dikeluarkan untuk menjaga pasokan di dalam negeri. Hal ini untuk menjamin kebutuhan konsumen dalam negeri. Larangan ekspor masker di tengah pandemi virus COVID-19 ini dikeluarkan menyusul adanya laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Indonesia telah melakukan ekspor masker atau surgical mask senilai 74,7 juta dolar AS selama Februari 2020. Nilai ini naik signifikan dari posisi Januari 2020 yang hanya berkisar 2,1 juta dolar AS secara month to month (mtom). 

Secara kenaikannya mencapai 3.385,43 persen. Secara year on year (yoy) nilainya naik lebih drastis dari Februari 2019 yang hanya berkisar 0,1 juta dolar AS. Dengan demikian secara yoy naik 60.973 persen. 

Keuntungan bagi Indonesia akan melonjak apabila melakukan ekspor terhadap beberapa negara namun disisi lain konsumen dalam negeri lebih penting. 

Apabila terdapat beberapa negara yang sangat memerlukan produk ini, maka Indonesia dapat mengekspornya dengan beberapa ketentuan yang akan menjadi kebijakan, seperti Indonesia mengutamakan dalam negeri.

Kemudian Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan membuat stimulus non fiskal seperti peningkatan dan percepatan layanan untuk proses ekspor dan impor dengan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem (NLE) dan penyederhanaan dan pengurangan untuk jumlah larangan dan pembatasan bagi aktivitas impor terutama bahan baku. Hal ini bertujuan agar pasokan bahan baku tetap lancar dan tersedia. 

Namun, jika kegiatan ekspor maupun impor Indonesia semakin bebas dan tidak ada aturan yang berlaku maka berpotensi memberikan beberapa dampak yang ditimbulkan misalnya, barang yang telah masuk tidak dilakukan pengujian terhadap hasil tes dengan keadaan kebersihan barang dan apabila telah sampai pada konsumen maka akan berpotensi menyebarkan virus. 

Kemudian apabila sektor perdagangan Indonesia menurun maka harus ada kebijakan yang dilakukan, jika Indonesia masih mengimpor dari beberapa negara, misalnya dalam kebutuhan pangan maka Indonesia harus meningkatkan mutu pertanian maupun beberapa kebutuhan lainnya. 

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggapi ketergantungan Indonesia dalam mengimpor dari China misalnya, dengan melakukan upaya mengeluarkan larangan mengimpor hewan hidup dari China. Larangan impor ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona dari hewan.

Untuk perdagangan produk pertanian, saat ini Kementerian Pertanian sudah berupaya membuat langkah kebijakan untuk mengantisipasi penurunan ekspor pertanian ke China. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan para eksportir agar dapat memanfaatkan pasar ekspor alternatif. Dalam hal produksi, pemerintah juga harus mendorong petani-petani lokal meningkatkan produksinya baik secara kuantitas maupun kualitas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya buah-buahan saja, pemerintah juga perlu mendorong ekspor produk pertanian lainnya yang berorientasi ekspor.

Tentunya setiap negara pada saat ini memerlukan impor maupun ekspor, termasuk Indonesia agar devisa dalam negeri bertambah. Setiap keputusan yang diambil haruslah ada titik tengah ataupun solusi yang akan diberikan agar tidak menimbulkan kerugian. Namun, untuk memenuhi stok pangan dalam negeri, pemerintah pun harus tetap berhati-hati dalam memilih komoditi yang akan diimpor agar tidak terjadi penularan virus Corona. 

Khususnya adalah produk-produk bahan pokok seperti buah-buahan dan daging supaya penularan virus Corona melalui komoditi lifestock bisa ditekan penyebarannya sehingga pandemi virus Corona di Indonesia mampu segera selesai.

DAFTAR PUSTAKA
 
Worldometers. 2020. COVID-19 Coronavirus Pandemic. Diakses melalui: Worldometers

Badan Pusat Statistik. 2020. Berita Resmi Statistik. Diakses melalui: BPS

Budiyanti, Eka. 2020. Info Singkat: Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata Indonesia. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Diakses melalui: Berkas DPR

Supply Chain Indonesia Diakses pada Sabtu, 25 April 2020

Tirto. Diakses pada Sabtu, 25 April 2020