Paradigma Pemindahan Ibu Kota Negara

            Isu sosial dan politik juga akan muncul ketika pemindahan ibu kota telah sepenuhnya dilaksanakan. Salah satu isu sosial yang akan muncul adalah "culture shock". Kebudayaan sosial yang biasa diterapkan pada daerah tersebut mengalami perubahan dalam waktu singkat sehingga terjadi kejutan yang dapat menciptakan kesenjangan kebudayaan sosial. 

Dengan dinamika ibu kota yang memerlukan kecepatan dan ketepatan waktu yang tinggi, efek kejutan akan terjadi, terutama bagi masyarakat sekitar yang terbiasa tidak merasakan dikejar-kejar oleh waktu. 

Selain itu, ibu kota akan mengundang imigran dari luar daerah sehingga akan terjadi urbanisasi yang terjadi secara cepat yang dapat memberikan efek kejut masyarakat yang terbiasa saling mengenal dalam satu kampung akan menemui perkumpulan atau orang-orang baru di lingkungan mereka pada masa awal pemindahan ibu kota. 

Tentunya efek kejut ini tidak akan selamanya dirasakan, hal ini hanya akan dirasakan pada masa awal-awal pemindahan sehingga pada jangka panjang masyarakat akan terbiasa dengan adaptasi dengan situasi ibu kota.

            Isu yang juga menarik untuk dibahas adalah kepentingan politik pada pemindahan ibu kota. Seperti yang kita ketahui saat ini ibu kota Indonesia yang saat ini masih berada di Jakarta dipimpin oleh pemimpin dari pihak oposisi pemerintahan pusat. Hal ini tentunya membuat pemerintah pusat merasa tidak nyaman dalam melakukan kebijakannya karena merasa berada di bawah pengaruh pihak oposisi. 

Hal ini diperkuat dengan turunnya approval pada partai-partai yang disokong oleh pemerintah pusat (PDIP, Hanura, PKB, dan lain-lain) dikalahkan poleh partai-partai oposisi (Gerindra, Demokrat, PKS, dan lain-lain). 

Dengan pemindahan ibu kota ini juga bertujuan untuk memenuhi janji pemerintah untuk melakukan pemerataan ekonomi di daerah-daerah luar jawa. Di pulau-pulau nusantara lainnya, approval pemerintah relatif lebih rendah dan dapat dikatakan hampir bersaing dengan pihak oposisi. 

Dengan pemindahan ibu kota ini pemerintah bertujuan untuk meningkatkan legitimasi mereka di luar pulau jawa sehingga dapat memperkuat posisi mereka pada pemilu-pemilu yang akan datang.

Kesimpulan

            Dengan dilaksanakan pemindahan ibu kota, berbagai isu dan paradigma tersendiri akan terjadi. Banyak hal yang dapat diteliti lebih lanjut sebelum memindahkan ibu kota. Akan tetapi, hal yang ingin saya garis bawahi adalah mayoritas isu-isu ini bermunculan karena sistem pemerintah yang sangat rigid dan secara tidak sadar menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. 

Isu seperti pemerataan ekonomi dan pembangunan seharusnya tidak dikendalikan oleh pemerintah pusat melainkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih memahami isu sosial-ekonomi di daerah masing-masing. 

Pengaturan anggaran pengeluaran daerah seharusnya diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sistem sentralisasi. hal ini jelas menunjukan ketidak merataan sosial-ekonomi sehingga ibu kota memiliki pengaruh yang besar dalam permasalahan nasional.