Paradigma Pemindahan Ibu Kota Negara

Sumber : "APBN kita kinerja dan fakta", edisi Januari 2019, Kementerian Keuangan

Berdasarkan materi data di atas, kita dapat melihat sektor pertambangan memberikan kontribusi terbesar pada APBN 2018 nasional. Hal ini memberikan rasionalitas untuk memindahkan ibu kota ke kalimantan sehingga mampu mendekatkan ke pusat kontributor perekonomian nasional. 

Seperti yang telah diketahui, Pulau Kalimantan memiliki posisi pertambangan yang bagus. Dengan pemindahan ibu kota, pembangunan infrastruktur yang lebih besar dapat dialokasikan untuk memberikan potensi pengembangan akses pertambangan yang maksimal. Akan tetapi, bila pusat dinamika ekonomi hanya didasarkan pada pertambangan, ketergantungan ekonomi yang kurang dinamik akan terjadi. 

Ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan dapat memberikan dampak ekonomi yang buruk pada jangka Panjang, terutama bila hasil tambang sudah habis. Ketergantungan pada sektor pertambangan juga tidak memberikan dinamika ekonomi pada sektor lain.

            Menurut berita dari CNBC Indonesia dalam artikelnya yang berjudul "Hari ini Jokowi Cek 4 Lokas Calon Ibu Kota Baru Kalteng", kita dapat melihat lokasi calon ibu kota yang tidak memiliki akses langsung ke pelabuhan. 

Hal ini dapat dikatakan menarik karena sektor ekonomi terlihat seolah-olah ingin dibangun berdasarkan pendapatan dari pertambangan ketimbang perdagangan. Padahal, sektor pertambangan memiliki nilai tambah yang lebih rendah dan memiliki cost yang lebih tinggi daripada sektor perdagangan ataupun sektor industri pengolahan. 

Tujuan pemindahan ibu kota ini yang awalnya bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi makin keruh bila kita teliti secara mendalam mengingat sektor pertambangan merupakan sektor yang mengalami penurunan tenaga kerja yang diganti dengan alat-alat otomatis yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja. 

Menurut saya, bila tujuan pemerintah adalah pemerataan ekonomi seharusnya pemerintah meningkatkan pada sektor perdagangan karena dapat memberikan peluang dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar. 

Pembangunan pelabuhan-pelabuhan di daerah perbatasan dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan pendapatan dari sektor perdagangan. Oleh karena itu, pembangunan di daerah yang tidak memiliki akses ke pelabuhan laut merupakan bukti keanehan/ketidaksiapan pemindahan ibu kota. 

Pemindahan ini mungkin dapat menyebabkan isu baru, yaitu saat hasil tambang telah habis, pemerintah tidak dapat melakukan transisi sektor ekonomi dikarenakan semua dana nasional telah diinvestasikan pada sektor pertambangan.

Akses Teknologi dan Informasi

            Pada era digital ini, akses teknologi dan informasi merupakan faktor yang terpenting dalam pemerintahan terutama bagi negara kesatuan yang keputusan tertingginya berada pada pemerintah pusat.