Mohon tunggu...
KASTRAT BEM FEB UGM
KASTRAT BEM FEB UGM Mohon Tunggu... Penulis - Kabinet Harmoni Karya

Akun Resmi Departemen Kajian dan Riset Strategis BEM FEB UGM

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Lekatnya Budaya Korupsi di Indonesia

13 Maret 2019   19:46 Diperbarui: 13 Maret 2019   22:48 582
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Apakah korupsi memang begitu melekatnya dalam budaya Indonesia sehingga dalam penumpasannya akan semakin sulit ke depannya? Mungkin sederhananya, "ada niat, pasti ada jalan". 

Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyatakan bahwa Whistleblower System akan menjadi sarana pelaporan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sistem ini memanfaatkan orang dari internal maupun masyarakat dari luar untuk memberikan laporan kepada KPK. Namun apakah hal itu cukup? Reformasi peraturan juga perlu dipercepat pelaksanaannya agar upaya preventif dan represif dapat dilakukan dengan lebih optimal. Metode-metode lain juga memiliki peluang dalam menuntaskan kasus korupsi di Indonesia. Ingat saja, bahwa slogan KPK yang berbunyi 'Berani Jujur Hebat', adalah motivasi kita sebagai masyarakat Indonesia dalam menumpas korupsi.

 

Referensi:

  1. Azanella, L. (2018) 'Data KPK, Angka Penindakan Korupsi pada 2018 Turun 41,2 Persen', Kompas, 20 February, Available at: https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/15314821/data-kpk-angka-penindakan-korupsi-pada-2018-turun-412-persen [Accessed 10 February 2019]
  2. Bhargava, V. (2005) 'The Cancer of Corruption', the Global Issues Seminar Series, October 2005: World Bank.
  3. Bologna, J. (1993). Handbook on corporate fraud: Prevention, detection, and investigation. Boston: Butterworth-Heinemann.
  4. Budiyoni, E., Isgiyata, J., dan Indayani. (2018). Studi Tentang Teori GONE dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 5(1), pp. 31-42.
  5. Eryanto, D. (2019). Corruption Perception Index: What does it really mean?. The Jakarta Post, 8 February. Available at: https://www.thejakartapost.com/academia/2019/02/08/corruption-perception-index-what-does-it-really-mean.html [Accessed at: 10 February 2019]
  6. KPK (2018). Tindak Pidana Korupsi. Available at: https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi.(Accessed at: 22 Januari 2019)
  7. Mohammad, Y. (2016) 'Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia Rp203,9 triliun', Beritagar, 5 April Available at: https://beritagar.id/artikel/berita/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia-rp2039-triliun [Accessed 22 January 2019]
  8. Nurdin, I. (2017). Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
  9. Pradipha, F. (2018) '104 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Sebanyak 29 Orang di Tahun 2018', Tribun, 19 December. Available at : http://www.tribunnews.com/section/2018/12/19/data-icw-104-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sebanyak-29-orang-di-tahun-2018. (Accessed: 1 Februari 2019)
  10. Wijaya, L. (2018) 'Kasus Korupsi Tahun 2017, ICW: Kerugian Negara Rp 6,5 Triliun', Tempo, 20 February. Available at: https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun/full&view=ok [Accessed 22 January 2019]

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun