Risikonya, jika ASN hanya dipindahkan secara fisik tanpa peningkatan kapasitas, maka pelayanan publik bisa menurun. Transisi yang buruk bisa mengganggu legitimasi IKN sebagai pusat pemerintahan. Inilah tantangan reformasi birokrasi yang sesungguhnya.
Refleksinya, pemindahan ini harus menjadi momentum lahirnya aparatur modern. Pesan utamanya, IKN hanya akan berhasil jika mampu melahirkan birokrasi yang bersih, inovatif, dan profesional.
5. Perspektif Keadilan Sosial untuk Kalimantan
IKN tidak boleh menjadi proyek elitis yang hanya menguntungkan investor dan pejabat. Masyarakat lokal Kalimantan, terutama masyarakat adat, harus menjadi penerima manfaat utama. Jika tidak, pembangunan akan memunculkan ketimpangan baru.
Keadilan sosial harus menjadi napas IKN, bukan sekadar slogan pembangunan. Pembangunan kota ini akan diuji dari seberapa jauh ia menyejahterakan warga lokal. Politik yang eksklusif hanya akan memperlebar jarak pusat dengan rakyat.
Pesannya, ibu kota baru harus inklusif dan adil. Refleksinya, IKN hanya akan diakui sebagai pusat politik bangsa jika menjadi ruang hidup yang memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat.
Penutup
Keputusan menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 adalah langkah berani dan penuh konsekuensi. Namun, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh dokumen hukum, melainkan oleh konsistensi pembangunan dan kesungguhan birokrasi. Seperti kata Bung Karno, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.”
IKN bisa menjadi warisan monumental atau justru proyek kosong tanpa makna. Pilihan itu ditentukan oleh komitmen kita bersama untuk menjadikannya lebih dari sekadar simbol politik. Pada akhirnya, ibu kota baru harus hadir sebagai ruang keadilan, integritas, dan pelayanan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Disclaimer:
Artikel ini merupakan opini penulis berdasarkan analisis berita dan referensi publik.
