APBN Bebas Defisit 2027: "Mimpi Besar, Tanggung Jawab Lebih Besar"

APBN Bebas Defisit 2027: "Mimpi Besar, Tanggung Jawab Lebih Besar"

Oleh Karnita

Pendahuluan

Jumat sore, 15 Agustus 2025, suasana Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipenuhi tepuk tangan panjang yang menggema. Republika menurunkan berita berjudul "Disambut Gemuruh Standing Applause, Prabowo Targetkan APBN 2027 Bebas Utang", melaporkan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025. Sorotan tertuju pada tekad Presiden menghapus defisit APBN dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Pernyataan itu relevan di tengah kondisi ekonomi global yang rentan akibat fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik, dan tantangan fiskal pascapandemi. Defisit anggaran yang selama ini menjadi beban fiskal negara, jika berhasil dihapus, akan memberi ruang lebih besar bagi pembiayaan pembangunan tanpa utang. Bagi masyarakat luas, hal ini berarti potensi stabilitas ekonomi jangka panjang yang lebih terjaga.

Penulis tertarik mengulasnya karena target ini bukan sekadar hitung-hitungan fiskal, tetapi mengandung pesan moral dan politik yang kuat. Bebas defisit bukan hanya prestasi teknis, melainkan simbol kemandirian ekonomi dan disiplin anggaran. Apalagi, wacana ini menuntut partisipasi lintas sektor dan kerja sama politik yang konsisten.

1. Tekad Politik di Balik Angka

Target APBN bebas defisit pada 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo adalah sebuah pernyataan politik yang sarat makna. Ia bukan hanya bicara angka pendapatan dan belanja negara, melainkan membangun narasi kedaulatan fiskal. Langkah ini menuntut konsistensi dalam memotong kebocoran anggaran yang selama ini menjadi persoalan laten.

Pesan utamanya adalah keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, seperti efisiensi belanja, restrukturisasi subsidi, dan pengetatan proyek-proyek yang tidak prioritas. Hal ini sekaligus menjadi kritik terhadap praktik anggaran masa lalu yang sering kali bersifat kompromistis. Jika komitmen ini dijaga, maka kepercayaan publik dan pasar dapat meningkat signifikan.

Namun, refleksi pentingnya adalah: tekad politik harus diimbangi dengan perencanaan teknis yang solid. Sebab, menghapus defisit tanpa memperkuat basis pendapatan dapat berisiko pada layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan inilah yang akan menentukan keberhasilan janji tersebut.

2. Efisiensi Belanja sebagai Kunci

Dalam pidatonya, Presiden menekankan perlunya efisiensi di setiap lini belanja negara. Anggaran yang sehat tidak hanya berarti pendapatan lebih besar dari pengeluaran, tetapi juga bahwa setiap rupiah dibelanjakan secara produktif. Efisiensi ini mencakup optimalisasi aset negara, pengetatan belanja birokrasi, dan penghapusan program yang tidak berdampak signifikan.

Kritik yang tersirat adalah bahwa selama ini efisiensi sering kali menjadi jargon musiman, tetapi sulit diterapkan secara konsisten. Dalam praktiknya, pengendalian belanja menghadapi hambatan birokrasi, resistensi politik, dan kepentingan sektoral. Untuk mengatasinya, dibutuhkan transparansi dan pengawasan yang ketat.

Refleksi dari poin ini: efisiensi anggaran bukan semata soal pemangkasan, tetapi penataan ulang prioritas. Dengan begitu, program strategis tetap berjalan, sementara pemborosan benar-benar dihilangkan.

3. Inovasi Pembiayaan dan Diversifikasi Pendapatan

Prabowo menyebut akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mengurangi ketergantungan pada utang. Ini berarti membuka peluang pembiayaan campuran antara APBN dan sumber non-APBN seperti kerja sama pemerintah-swasta, obligasi hijau, atau skema investasi jangka panjang. Diversifikasi ini memberi fleksibilitas menghadapi guncangan ekonomi.

Pesan yang terkandung adalah perlunya berpikir di luar kebiasaan (out of the box) dalam mengelola keuangan negara. Dengan cara ini, pembangunan tetap dapat berjalan tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Namun, inovasi ini harus diiringi tata kelola yang transparan agar tidak menjadi sumber masalah baru.

Refleksi pentingnya: inovasi pembiayaan harus tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian fiskal. Kreativitas tanpa kontrol dapat berujung pada risiko keuangan yang tak terduga.

4. Tantangan dan Harapan Publik

Target APBN bebas defisit tentu menghadapi tantangan besar. Fluktuasi ekonomi global, perubahan harga komoditas, dan ketidakpastian politik dalam negeri adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian. Tantangan lain adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif meskipun anggaran diperketat.

Pesannya jelas: kebijakan fiskal harus berpihak pada rakyat, bukan hanya sekadar memoles angka neraca negara. Kritik yang muncul biasanya terkait potensi pemangkasan program sosial demi mengejar target fiskal. Oleh karena itu, keberhasilan target ini diukur tidak hanya dari angka defisit, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat.

Refleksi akhirnya: publik berharap pemerintah tidak hanya fokus pada nol defisit, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat dari stabilitas fiskal tersebut. Bebas defisit harus berarti bebas dari ketimpangan dan kemiskinan yang mengakar.

Penutup

Target APBN bebas defisit 2027 adalah cita-cita yang membutuhkan disiplin fiskal, keberanian politik, dan partisipasi publik yang luas. Pidato Prabowo di Senayan bukan hanya mengundang tepuk tangan, tetapi juga mengundang tanggung jawab kolektif untuk mewujudkannya. Seperti kata pepatah, "Keberhasilan bukan diukur dari janji, tetapi dari bukti."

Jika mimpi ini terwujud, Indonesia akan menorehkan sejarah baru dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, perjalanan menuju ke sana akan penuh ujian dan kompromi yang harus dihindari. Dalam politik maupun ekonomi, mimpi besar selalu datang bersama tanggung jawab yang lebih besar. Wallahu a'lam. 

Disclaimer: Artikel ini merupakan analisis independen berdasarkan pemberitaan media arus utama, tidak mewakili pandangan resmi pihak mana pun.

Daftar Pustaka

1. Rianti, E. (2025, 15 Agustus). Disambut Gemuruh Standing Applause, Prabowo Targetkan APBN 2027 Bebas Utang. Republika. https://www.republika.co.id

2. Kementerian Keuangan RI. (2025). Nota Keuangan RAPBN 2026. https://www.kemenkeu.go.id

3. Bank Indonesia. (2024). Laporan Perekonomian Indonesia. https://www.bi.go.id

4. Badan Pusat Statistik. (2025). Indikator Ekonomi Makro. https://www.bps.go.id

5. OECD. (2024). Economic Outlook Indonesia. https://www.oecd.org