Ketika Angin Tuntutan Berembus dari Forum Purnawirawan

Fenomena purnawirawan berbicara lantang ini menunjukkan adanya pergeseran penting: partisipasi politik pasif berubah menjadi intervensi aktif terhadap dinamika bangsa. Ini memperkaya demokrasi, asalkan tetap dalam koridor etik.

Dibutuhkan platform-dialog lintas generasi yang sistematis, misalnya “Forum Penjaga Nurani Bangsa” — wadah resmi yang menghubungkan pengalaman purnawirawan dengan semangat reformasi generasi muda. Dengan begitu, suara mereka menjadi jembatan, bukan jurang.

Delapan Tuntutan: Sebuah Cermin Kekhawatiran

Forum Purnawirawan menyampaikan  delapan tuntutan Dok. Tribun News)

Bukan tanpa sebab Forum Purnawirawan merumuskan delapan tuntutan. Di dalamnya tercermin rasa was-was terhadap arah baru republik ini. Salah satu tuntutan yang paling disorot adalah permintaan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan Wakil Presiden — sesuatu yang dalam sejarah pasca-reformasi hampir tak pernah terjadi.

Tuntutan tersebut membawa beban moral yang berat: bukan hanya tentang seorang individu, tetapi tentang marwah institusi demokrasi itu sendiri. Ada pertanyaan mendalam yang ikut bergulir: apakah kita benar-benar menjaga etika politik, atau sekadar membungkus kompromi dalam jargon legalitas?

Dalam forum itu terdengar satu kutipan yang menggetarkan: "Negara ini lebih besar dari siapa pun yang sedang berkuasa." Kutipan ini menyalakan kembali obor kesadaran bahwa loyalitas sejati kepada republik berarti berani mengingatkan — bahkan kepada yang berkuasa.

Diperlukan model pendekatan baru: mengkaji tuntutan itu melalui audit etika nasional — melibatkan ahli hukum tata negara, filsuf politik, dan masyarakat madani — untuk menimbang apakah langkah koreksi terhadap penyimpangan demokrasi masih dalam koridor konstitusional.

Antara Prosedur Hukum dan Suara Nurani

Respons Ketua MPR RI tentang tuntutan pencopotan Wapres (Tribun Network) 

Respons yang diberikan Presiden Prabowo dan Ketua MPR Ahmad Muzani tampak menunjukkan kedewasaan dalam bernegara. Mereka menegaskan bahwa perubahan jabatan, apalagi pada tingkat Wakil Presiden, tidak bisa semata-mata ditentukan oleh tekanan politik — ada prosedur hukum yang harus dihormati. mengabaikan keresahan rakyat. Legalisme kosong tanpa sensitivitas sosial bisa menjadi benih ketidakpuasan yang membusuk.