Keluarga berpenghasilan tinggi memiliki banyak alasan untuk menciptakan sebuah lingkungan eksklusif. Orang dengan kekayaan berlebih akan dapat menciptakan komunitas dengan tingkat kejahatan rendah, tingkat kemiskinan rendah, dan sekolah unggul. Namun demikian, kebijakan penerimaan perguruan tinggi memainkan peran penting juga. Kebijakan penerimaan PTN sebenarnya telah mempercepat segregasi tempat tinggal di Indonesia.
Saat ini, ketika memikirkan prospek anak-anak mereka untuk masuk perguruan tinggi, orang tua berpenghasilan tinggi menyadari bahwa anak-anak mereka lebih baik masuk ke dalam sekolah dengan peringkat tertinggi karena sekolah itulah yang memiliki kesempatan lebih untuk masuk melalui jalur undangan, yaitu SNMPTN. Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon mahasiswa. Penerimaan jalur SNMPTN masing-masing sekolah ditentukan oleh 2 hal, akreditasi sekolah tersebut dan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut.
Akibat kualitas pendidikan dan sekolah yang lebih bagus, siswa juga akan lebih siap untuk masuk melalui jalur tes tertulis, yaitu SBMPTN atau Jalur Mandiri, selain itu perguruan tinggi selektif juga akan melihat mahasiswa/mahasiswi mereka yang dahulu bersekolah di tempat itu.Â
Di Indonesia, daerah sekolah berkinerja tinggi cenderung memiliki jumlah masyarakat berpenghasilan tinggi yang relatif besar. Dalam komunitas berpenghasilan tinggi ini, orang tua menggunakan kekayaan mereka untuk mendukung anak-anak mereka.Â
Meskipun saat ini sekolah negeri di Indonesia sudah gratis, kekayaan mereka memampukan mereka untuk memberikan sumbangan sukarela yang lebih. Umumnya, SMA berperingkat tinggi di Indonesia juga mendapatkan dana lebih melalui dana masyarakat yang berasal dari orang tua, sponsor, dan donatur. Lebih lagi, anak-anak juga mendapatkan berbagai keuntungan lebih akibat tinggal di lingkungan yang makmur.Â
Adanya sumber daya lebih telah memberikan dampak yang nyata bagi orang kaya. Di universitas negeri Indonesia, jumlah siswa yang berasal dari keluarga miskin maksimal hanya 20%. Selain itu, ada banyak manfaat bagi mahasiswa yang kuliah di universitas elit. Institusi mereka memiliki fasilitas yang lebih baik daripada sekolah berperingkat lebih rendah, mereka lebih mungkin untuk mendapatkan gelar sarjana, dan mereka dapat menikmati pendapatan seumur hidup yang lebih tinggi (Hoxby, 2001). Siswa di universitas elit juga lebih mungkin untuk menjalin persahabatan dan mengembangkan ikatan lain dengan teman sekelas yang akan menjadi pemimpin dalam bidang pemerintahan maupun swasta.
Secara singkat, dengan memanfaatkan kekayaan mereka untuk menciptakan komunitas eksklusif dan menguntungkan, orang tua yang mampu lebih mampu mengamankan kursi di universitas elit untuk anak-anak mereka dan memastikan adanya privilege antargenerasi. Seperti yang ditunjukkan, kebijakan penerimaan perguruan tinggi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi. Namun, mereka memainkan peran penting. Oleh karena itu, reformasi kebijakan penerimaan perguruan tinggi dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.
Apakah ada solusi yang tepat?
Alih-alih menggunakan kebijakan penerimaan tradisional yang mendorong ketimpangan ekonomi, PTN di Indonesia dapat mencontoh kebijakan top class rank yang digunakan negara bagian Texas di AS untuk penerimaan perguruan tinggi negeri.Â
Di Texas, daripada mendasarkan penerimaan pada nilai pelamar, nilai ujian, esai, dan faktor lainnya, universitas akan mendasarkan penerimaan pada peringkat kelas SMA pelamar. Di bawah kebijakan ini, siswa dijamin masuk ke University of Texas di Austin, Texas A&M University, dan perguruan tinggi negeri lainnya jika nilai rapor rata-rata menempatkan mereka di sepuluh persen teratas dari SMA mereka.Â
Di UT-Austin, kebijakan ini telah berhasil mempromosikan penerimaan minoritas ras dan etnis yang kurang terwakili dan yang kurang beruntung secara ekonomi. Berdasarkan data, 19% mahasiswa tahun terakhir berasal dari keluarga dengan pendapatan kurang dari $40.000.Â
