Seperti penjelasan pak JK dalam pidatonya, saat pelaksanaan survei, jika rumah tangga dari kelompok ini terpilih sebagai sampel biasanya sulit untuk diwawancarai. Dengan demikian, potensi non-respon sangat besar. Kalaupun berhasil diwawancarai, informasi pengeluaran yang diperoleh hanya sekadarnya, karena informasi tersebut biasanya diperoleh dari pembantu rumah tangga, bukan anggota rumah tangga yang tahu persis rincian pengeluaran rumah tangga (sang majikan).
Karena itu, dengan segala keterbatasan data pengeluaran yang dipakai dalam perhitungannya (kemungkinan under-estimated), patut diduga bahwa angka 0.4 tidak menggambarkan spektrum ketimpangan yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Boleh jadi ketimpangan pendapatan yang terjadi lebih parah. Dengan kata lain, nilai gini rasio lebih besar dari 0.4.
Apa sebetulnya bahaya dari ketimpangan pendapatan sehingga perlu dirisaukan?
Katimpangan yang terus melebar akan memperlemah kohesi sosial di tengah masyarakat. Akibatnya, konflik sosial dengan mudah bakal tersulut karena dipicu isu ketidakadilan ekonomi.
Dalam konteks Indonesia, potensi konflik bakal semakin besar jika isu ketidakadilan ekonomi ini dikombinasikan dengan isu perbedaan agama dan ras: pribumi dan non-pribumi, misalnya. Karena faktanya, polarisasi kaya-miskin sejalan dengan struktur sosial tersebut.
Karena itu, menurut hemat saya, apa yang disampaikan pak JK dalam pidatonya sejatinya bukanlah pesan anti kebhinekaan. Sebaliknya, beliau menegaskan pentingnya upaya mewujudkan pemerataan ekonomi untuk merawat kebhinekaan. Karena dengan pemerataan, potensi konflik yang dipicu oleh isu ketidakadilan ekonomi, yang dibumbui dengan sentimen perbedaan agama dan ras, bisa dihindari. (*)
