Belakangan ini, pidato pak JK di penutupan Tanwir Muhammadiyah pada Februari lalu ramai diperbincangkan di media sosial.
Ada yang menganggap bahwa pidato pak JK, yang mengaitkan ketimpangan ekonomi dengan perbedaan agama dan ras, tidak sejalan dengan nilai dan semangat kebhinekaan yang harus kita jaga sebagai perekat dalam keberagaman.
Karena itu, beliau, aktor utama di balik penyelesaian sejumlah konflik berdarah di negeri ini, dianggap anti kebhinekaan.
Berikut adalah salah satu bagian pidato beliau yang dianggap anti kebhinekaan.
"Kalau kita agak berbeda, sebagian besar yang kaya itu keturunan dan tentu agamanya ada yang Konghucu, ada yang Budha, ada yang Kristen. Sebagian besar yang miskin itu Islam ada juga yang Kristen. Jadi terjadi perbedaan yang berbahaya. Karena itulah maka kita harus berfikir jernih untuk mengatasi semua ini. Karena itu marilah kita bersama-sama bekerja, untuk keadilan dan Indonesia yang berkemajuan" (Jakartanews.co).
Dalam pidatonya, pak JK menyampaikan bahwa ketimpangan (distribusi) pendapatan yang terjadi saat ini cukup mengkhawatirkan.
Hal tersebut terkonfirmasi oleh nilai gini rasio yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator ini jamak digunakan untuk mengukur seberapa parah tingkat ketimpangan yang terjadi di masyarakat.
Nilai gini rasio berada pada rentang 0 dan 1. Dalam rentang ini, semakin besar nilai gini rasio, semakin lebar pula ketimpangan yang terjadi. Saat ini, nilai gini rasio Indonesia sekitar 0.4.
Meski angka 0.4 sebetulnya masih dalam skala moderat, ia sejatinya merupakan alarm pertanda bahaya. Mengapa?
Gini rasio idealnya dihitung dengan menggunakan data pendatapan. Sayangnya, data ini tidak tersedia. Karena itu, BPS menggunakan data pengeluaran dalam menghitung gini rasio sebagai pendekatan untuk pendapatan. Jika diasumsikan pendapatan sama dengan pengeluaran, itu artinya semua pendapatan rumah tangga habis dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi. Dengan kata lain, tidak ada bagian dari pendaatan yang ditabung. Kenyataannya tentu tidak demikian. Kondisi seperti ini hanya terjadi pada sebagian rumah tangga.
Juga patut diperhatikan bahwa data pengeluaran yang digunakan BPS diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Survei ini telah lama diyakini oleh banyak pihak relatif lemah dalam merepresentasikan pengeluaran rumah tangga yang termasuk dalam kelompok kaya dan super kaya.
Seperti penjelasan pak JK dalam pidatonya, saat pelaksanaan survei, jika rumah tangga dari kelompok ini terpilih sebagai sampel biasanya sulit untuk diwawancarai. Dengan demikian, potensi non-respon sangat besar. Kalaupun berhasil diwawancarai, informasi pengeluaran yang diperoleh hanya sekadarnya, karena informasi tersebut biasanya diperoleh dari pembantu rumah tangga, bukan anggota rumah tangga yang tahu persis rincian pengeluaran rumah tangga (sang majikan).
Karena itu, dengan segala keterbatasan data pengeluaran yang dipakai dalam perhitungannya (kemungkinan under-estimated), patut diduga bahwa angka 0.4 tidak menggambarkan spektrum ketimpangan yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Boleh jadi ketimpangan pendapatan yang terjadi lebih parah. Dengan kata lain, nilai gini rasio lebih besar dari 0.4.
Apa sebetulnya bahaya dari ketimpangan pendapatan sehingga perlu dirisaukan?
Katimpangan yang terus melebar akan memperlemah kohesi sosial di tengah masyarakat. Akibatnya, konflik sosial dengan mudah bakal tersulut karena dipicu isu ketidakadilan ekonomi.
Dalam konteks Indonesia, potensi konflik bakal semakin besar jika isu ketidakadilan ekonomi ini dikombinasikan dengan isu perbedaan agama dan ras: pribumi dan non-pribumi, misalnya. Karena faktanya, polarisasi kaya-miskin sejalan dengan struktur sosial tersebut.
Karena itu, menurut hemat saya, apa yang disampaikan pak JK dalam pidatonya sejatinya bukanlah pesan anti kebhinekaan. Sebaliknya, beliau menegaskan pentingnya upaya mewujudkan pemerataan ekonomi untuk merawat kebhinekaan. Karena dengan pemerataan, potensi konflik yang dipicu oleh isu ketidakadilan ekonomi, yang dibumbui dengan sentimen perbedaan agama dan ras, bisa dihindari. (*)
