Kedua, peringkat IPM menurut provinsi juga mengalami perubahan. Karena itu, perbandingan peringkat antar waktu dengan menggunakan metode IPM yang berbeda tidak bisa dilakukan.
Hasil perhitungan IPM dengan metode baru untuk seluruh provinsi di Indonesia memperlihatkan bahwa, pada 2014, peringkat IPM tertinggi ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan skor IPM mencapai 78,39. Itu artinya, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan capaian pembangunan manusia terbaik dibandingkan dengan 33 provinsi lain di tanah air.
Sementara itu, hasil perhitungan IPM dengan metode baru untuk periode 2010-2014 menunjukkan bahwa lima provinsi di tanah air dengan laju peningkatan IPM relatif tinggi (top movers) adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi. Itu artinya, meskipun memiliki skor IPM yang tidak terlalu tinggi bahkah relatif rendah—seperti NTT dan NTB—kelima provinsi tersebut mampu menggenjot peningkatan capaian pembangunan manusia daerahnya secara optimal dalam lima tahun terakhir.
Walaupun memberi sejumlah konsekuensi berbeda, IPM dengan metode baru tetap memberi gambaran yang sama ihwal tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memacu capaian pembangunan manusia.
Salah satu tantangan tersebut adalah tingginya disparitas atau kesenjangan capaian pembangunan manusia antar wilayah, baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota dalam provinsi. Kesenjangan tidak hanya terjadi secara agregat tapi juga pada masing-masing komponen pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan, dan standar hidup).
Hal itu tercermin dari tingginya variasi skor IPM antar wilayah. Sebagai gambaran, pada 2014, Provinsi Papua memiliki capaian pembangunan manusia terendah dengan skor IPM sebesar 56,75. Itu artinya, selisih skor IPM antara Provinsi Papua dan Provinsi DKI Jakarta lebih dari 20 poin.
Variasi skor IPM yang jomplang juga terjadi antara kabupaten/kota di dalam provinsi. Di Provinsi Papua, misalnya, skor IPM Kabupaten Nduga hanya sebesar 25,38, sementara skor IPM Kota Jayapura justru mencapai 77,86.
Karena itu, pemerataan pembangunan, baik antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat, merupakan kata kunci bagi Indoenesia. Tanpa pemerataan, capaian pembangunan manusia bakal sulit digenjot. Selain itu, dampak lanjutan dalam bentuk konflik sosial sangat rentan terjadi akibat melemahnya kohesi sosial di tengah masyarakat. (*)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
