Sudut Gelap Panggung Politik Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang paling menjunjung tinggi demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 

Namun dalam pelaksanaanya nyatanya demokrasi belum berjalan dengan baik. Permainan kotor para pemegang kekuasaan dan aktor aktor yang bersembunyi dibalik pemerintahanlah yang melecehkan sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Mendengar istilah money politic rasanya sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Money politics sudah melekat pada system perpolitikan di Indonesia bahkan sudah menjadi budaya. Padahal Asas-asas pemilu di Indonesia sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, yakni langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil. Namun pemerintah kurang tegas dalam membasmi money politics sehingga para pelaku menjadi tidak jera dan semakin leluasa dalam menjalankan praktik kotornya.

Jika melihat kilas balik peristiwa kasus money politic yang pernah terjadi pada Caleg Partai Golkar yang maju di DPRD provinsi dari dapil Sulawesi barat 2 berinisial HSL tertangkap tangan oleh petugas TPS sedang membagi-bagikan uang Rp 200.000 kepada warga, yang diduga terkait pencalonan dirinya sebagai caleg DPRD Sulbar di rumah salah satu masyarakat di Desa Sumarrang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin (15/4/2019). Ini adalah satu dari banyaknya kasus politik uang yang terus menjamur dan sulit untuk dihilangkan. 

Money politics terus berkembang sehingga prakteknya kini kian dinormalisasi, bahkan seperti sebuah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat pada setiap pemilihan umum. 

Tentu hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, seperti tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, rendahnya tingkat kualitas pendidikan, kebiasaan, kurangnya pengawasan serta lemahnya hukum. Pandemi covid juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya money politic, karena banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pendapatan.

Dampak dengan adanya Money politik dapat merusak bangsa. Misalnya dalam praktek Money politik dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia, ini dapat menyebabkan demokrasi yang sakit atau tidak stabil, demokrasi yang harusnya "bebas" menjadi tidak bebas hanya karena pembelian hak suara tersebut. Kedaulatan yang seharusnya milik semua orang, sekarang hanya menjadi pemilik uang. 

Selain itu, praktek Money politik disini juga dapat merusak moral demokrasi, kenapa demikian? Karena rakyat memilih pemimpin bukan karena asas kepemimpinan nya, bukan karena kinerja nya, bukan karena visi dan misinya, melainkan karena uang yang di berikan untuk menambah hak suara demi kepentingan oknum-oknum tersebut. Rusaknya moral pencalon hanya mengiginkan kemenangan namun tidak memiliki program hingga menghalalkan berbagai cara tanpa memikirkan akibatnya.