(5) kurang penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan pengolahan yang berakibat pada rendahnya mutu, nilai tambah, dan daya saing produk perikanan.
(6) hambatan nontarif perdagangan hasil perikanan dengan diberlakukannya standar mutu dan keamanan pangan oleh negara-negara importer.
(7) meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga BBM.
(8) terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya perikanan antarkelompok nelayan antardaerah.
(9) terbatasnya penyediaan induk, benih, dan pakan ikan bermutu serta buruknya irigasi pada perikanan budidaya.
(10) turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil akibat eksploitasi berlebih.
II. Langkah-langkah kebijakan dan hasilhasilyang dicapai
Dalam rangka mengatasi masalah keterbatasan sumber daya lahan, upaya yang dilakukan adalah berupa perluasan sawah/lahan pertanian baru, khususnya di luar Jawa. Guna mengendalikan alih fungsi lahan dilakukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan seiring dengan upaya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil sehingga usaha pertanian, terutama padi akan memberikan pendapatan dan keuntungan yang mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga petani.
Kebijakan pembangunan perikanan ditekankan pada:
(1) meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya perikanan secara optimal, adil, dan lestari, sesuai dengan daya dukung ekosistemnya.
(2) mengembangkan perikanan tangkap di perairan/kawasan yang masih belum/kurang dimanfaatkan, seperti sumber daya ikan laut dalam, laut 19 - 8 lepas, dan Zona Ekonomi Eksklusif; serta mengendalikan penangkapan di perairan/kawasan yang telah mengalami overfishing, melalui pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan, dan peningkatan sarana penangkapan.
