Dalam rangka mengatasi masalah keterbatasan sumber daya lahan, upaya yang dilakukan adalah berupa perluasan sawah/lahan pertanian baru, khususnya di luar Jawa. Guna mengendalikan alih fungsi lahan dilakukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan seiring dengan upaya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil sehingga usaha pertanian, terutama padi akan memberikan pendapatan dan keuntungan yang mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga petani.
Kebijakan pembangunan perikanan ditekankan pada:
(1) meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya perikanan secara optimal, adil, dan lestari, sesuai dengan daya dukung ekosistemnya.
(2) mengembangkan perikanan tangkap di perairan/kawasan yang masih belum/kurang dimanfaatkan, seperti sumber daya ikan laut dalam, laut 19 - 8 lepas, dan Zona Ekonomi Eksklusif; serta mengendalikan penangkapan di perairan/kawasan yang telah mengalami overfishing, melalui pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan, dan peningkatan sarana penangkapan.
(3) mengembangkan dan menata kembali perikanan budidaya melalui pola budidaya yang lebih efisien, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan, yang mencakup rehabilitasi saluran tambak, balai benih perikanan, pengembangan sarana dan prasarana kesehatan ikan, serta peningkatan mutu benih.
(4) mengembangkan usaha perikanan berbasis kerakyatan, dan memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan kecil, melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, pemberian subsidi BBM kepada nelayan, serta pengembangan kelembagaan terhadap akses permodalan.
(5) mengembangkan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil, melalui pembangunan pasar ikan higienis.
(6) mengembangkan dan meningkatkan mutu produk perikanan, baik dalam proses produksi maupun pengolahannya.
(7) mengembangkan penelitian dan iptek perikanan, melalui pembangunan balai dan loka riset, serta kios iptek.
(8) mengembangkan kebijakan, perencanaan, dan peraturan perundangan di bidang perikanan sebagai instrumen penting dalam pembangunan perikanan.
III. Tindak lanjut yang diperlukan
