Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan dan Bedanya dengan Kawin Kontrak

Karena tujuannya bukan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, maka kawin kontrak tidak menginginkan adanya regenerasi (kelahiran anak), tidak ada nilai ibadah, semata-mata untuk kebutuhan biologis semata. 

Selain itu, kawin kontrak tidak memenuhi persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan tersebut dinyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama.

Sehingga apabila perkawinan dilakukan tidak memenuhi syarat hukum agama masing-masing maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. 

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan --baik Prenuptial Agreement maupun Postnuptial Agreement-- diatur dan diakui secara hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan kawin kontrak sebaliknya, tidak diakui secara hukum positif maupun hukum Islam, untuk itu harus dihindari dari praktek tersebut.