Pemerintah juga bisa menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan di sektor lain yang sedang tumbuh untuk menyerap tenaga kerja. Misalnya, jika sektor manufaktur sedang lesu, pekerja dari sektor ini bisa dilatih untuk bekerja di sektor digital atau logistik yang sedang berkembang pesat. Dengan demikian, JKP menjadi jaring pengaman yang tidak hanya bersifat pasif, tapi juga proaktif dalam membantu pekerja.
Sosialisasi JKP juga perlu digencarkan. Banyak pekerja yang belum sepenuhnya memahami manfaat dari program ini. Pemerintah harus menggunakan berbagai media, mulai dari media sosial, siaran televisi, hingga kampanye langsung di pabrik-pabrik, untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Ini akan membangun kepercayaan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk melindungi mereka.
Reformasi Aturan Kontrak Kerja
Salah satu isu utama yang diangkat dalam tuntutan rakyat adalah perlindungan bagi buruh kontrak. Banyak pekerja kontrak merasa tidak memiliki kepastian kerja, dan ini menjadi sumber kekhawatiran. Pemerintah perlu meninjau ulang regulasi terkait pekerja kontrak untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat.
Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah membatasi durasi dan jumlah perpanjangan kontrak. Kontrak kerja tidak boleh menjadi alat untuk menghindari kewajiban perusahaan dalam memberikan hak-hak pekerja tetap. Pemerintah bisa menetapkan aturan bahwa setelah beberapa kali perpanjangan, pekerja harus diangkat menjadi karyawan tetap.
Selain itu, kompensasi bagi pekerja kontrak yang tidak diperpanjang kontraknya juga harus diatur dengan jelas dan adil. Ini akan memberikan semacam jaring pengaman bagi mereka. Aturan ini juga harus memastikan bahwa upah dan tunjangan bagi pekerja kontrak tidak jauh berbeda dengan pekerja tetap untuk pekerjaan yang sama.
Mendukung Program Kewirausahaan dan UMKM
Solusi jangka panjang untuk mencegah PHK massal adalah dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Salah satu cara paling efektif adalah dengan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong kewirausahaan. Pemerintah bisa memberikan akses mudah ke permodalan, seperti kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
Selain modal, dukungan juga bisa berupa bimbingan bisnis, pelatihan manajemen keuangan, dan pemasaran digital. Ini akan membantu UMKM untuk berkembang dan menjadi tulang punggung perekonomian. Dengan semakin banyak UMKM yang sukses, mereka akan membutuhkan lebih banyak karyawan, dan ini secara tidak langsung akan mengurangi angka pengangguran.
Program-program pelatihan keterampilan baru juga bisa disinergikan dengan dukungan UMKM. Misalnya, pekerja yang terkena PHK bisa mendapatkan pelatihan untuk memulai bisnis mereka sendiri. Pemerintah bisa menyediakan program "pindah haluan" ini, yang tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tapi juga bekal untuk menjadi wirausaha.
Dialog Sosial yang Intensif
