Hukuman miskinkan ini juga mengirimkan pesan keras ke calon koruptor lainnya. Mereka akan berpikir dua kali. "Apakah sepadan jika saya ambil uang ini, tapi nanti semua aset saya dan keluarga saya disita? Termasuk mobil mewah, rumah, dan bisnis yang sudah dibangun?"Â
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan menjadi rem yang kuat. Hukuman yang menghancurkan mimpi buruk mereka tentang kehidupan mewah, jauh lebih menakutkan daripada sekadar masuk penjara.
Peran Rakyat dan Lembaga Hukum
Memiskinkan koruptor tidak bisa berjalan tanpa dukungan yang kuat dari rakyat dan lembaga hukum.Â
Pertama, peran rakyat sangat penting. Kita tidak bisa lagi bersikap apatis. Korupsi adalah masalah kita semua, karena uang yang dicuri adalah uang pajak kita.Â
Kita harus berani melaporkan jika melihat ada kejanggalan. Misalnya, jika ada pembangunan jalan yang terbengkalai atau dana bantuan yang tidak sampai, jangan diam saja. Gunakan media sosial, lapor ke lembaga terkait, dan pastikan isu itu didengar. Suara rakyat adalah kontrol sosial yang paling efektif.
Kedua, peran lembaga hukum juga harus diperkuat. KPK, kejaksaan, dan kepolisian harus bekerja sama tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada intervensi politik atau tekanan dari pihak manapun.Â
Mereka harus berani menyita aset, membekukan rekening, dan menuntut hukuman berat yang bukan hanya penjara, tetapi juga denda yang besar. Proses hukum juga harus transparan. Setiap langkah, mulai dari penyelidikan sampai putusan pengadilan, harus bisa diakses publik. Ini untuk menghindari adanya "permainan" di balik layar.
Ketiga, kita perlu memperkuat sistem. Misalnya, dengan sistem e-procurement atau sistem lelang elektronik yang transparan untuk proyek-proyek pemerintah.Â
Dengan sistem yang tidak melibatkan tatap muka, ruang gerak untuk suap dan negosiasi kotor bisa dipersempit. Begitu juga dengan pelaporan kekayaan pejabat yang harus di audit secara berkala. Jika ada ketidaksesuaian, harus langsung ditindaklanjuti.
Kesimpulan
