Baru-baru ini Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Nusa Tenggara Timur tepatnya Maumere. Kunjungan itu untuk melihat bendungan Napun Gete yang ada di Maumere.Â
Namun, saat berkunjung tersebut banyak masyarakat di wilayah tersebut berkerumun menyambut Presiden Jokowi. Hal itupun jadi polemik karena Presiden Jokowi dinilai melanggar protokol kesehatan.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyampaikan agar Presiden Jokowi ditindak hukum karena ramainya kerumunan. Namun perlu dicari terlebih dahulu apakah Presiden Jokowi salah dan benar melanggar protokol kesehatan?Â
Apakah dengan banyaknya masyarakat menyambutnya adalah ajakan dari Presiden Jokowi?.
Perlu disadari bahwa kerumunan tersebut disampaikan tidak ada yang mengajak dan menghasut untuk membuat kerumunan masyarakat menyambut Jokowi. Diberitakan bahwa warga sudah menunggu rombongan Presiden Jokowi di pinggir jalan. Dengan kata lain, warga spontan menyambut Jokowi.
Seharusnya pihak Demokrat bisa melihat mana yang salah dan benar. Presiden Jokowi sendiri meminta agar masyarakat tetap memakai masker sebagai upaya mematuhi protokol kesehatan.
Dari kasus tersebut, bisa kita lihat spontanitas warga yang datang tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa Jokowi bersalah karena melanggar protokol kesehatan. Patut kita bedakan, mana yang diajak untuk berkerumun dan mana yang tidak. Mana yang spontanitas untuk datang dan mana yang tidak.
Dalam hal ini, tidak benar bila Presiden Jokowi dipersalahkan. Jika perlu ditanyakan kepada protokoler penyambutan Presiden Jokowi disana apakah warga tersebut datang dengan semangat menggebu menyambut Jokowi atau diajak oleh segelintir pihak untuk menyambut Presiden Jokowi.
Pihak kepolisian bisa juga diajak dalam proses pengusutan atau penyelidikan kasus itu demi meyakinkan kita bahwa Presiden Jokowi tidak melanggar protokol kesehatan. Kita mengakui bahwa hukum harus sama kepada siapapun (equality before the law). Akan tetapi, perlu prosedur hukum dipenuhi dalam menindak danmenangkap seseorang.
Kali ini, kita harus tahu dulu duduk permasalahan sebelum mengeluarkan pernyataan lebih lanjut. Hal itu penting agar tidak menimbulkan opini publik yang makin memburuk.
Tidak perlu terlalu politis dalam menyikapi kasus kerumunan dalam menyambut Presiden Jokowi di Maumere. Kita harus tahu dulu duduk masalah, baru kita meminta ada sanksi maupun hukuman yang akan diberikan.
