Anies Baswedan yang merupakan Gubernur DKI Jakarta bisa dikatakan bahagia ketika DKI didapuk sebagai provinsi paling Demokratis di Indonesia.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat skor indeks Demokrasi (IDI) sebesar 88,29 poin dan menjadi indeks Demokrasi tertinggi di Indonesia selama 11 tahun terakhir.
Raihan itu diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam unggahan di akun Instagram pada Rabu,5/8/2020.
Menurut dia, peningkatan itu didorong oleh perbaikan pada sejumlah aspek. Misalnya, dalam aspek hak-hak politik dari semula 75,42 poin (2018) menjadi 83,86 (2019) atau naik 8,43 poin. Hal itu menurut Anies, antara lain dipicu oleh peningkatan voters turnout (jumlah pemilih) pada pemilu Legislatif 2019, dilansir CNN.
Dengan postingan itu, dapat dikatakan pula "pamer" atas postingan keberhasilan itu. Ya, sah-sah saja sebenarnya asal itu memang sebuah kebaikan.
Patut diapresiasikah?
Atas keberhasilan itu, apakah Anies Baswedan perlu diapresiasi atas capaian demokrasi tersebut?. Ya, boleh juga diapresiasi kalau memang itu suatu kesuksesan seorang Anies.
Namun, tidak cukup sebenarnya survei indeks Demokrasi itu saja. Bisa juga kita awasi dan cermati bagaimana sebenarnya dilapangan apakah memang benar demokrasi di DKI dijunjung tinggi?.
Apakah hak masyarakat mengkritik dan berkomentar terhadap pemimpinnya benar-benar dibebaskan. Dan, apakah memang hak politik masyarakat benar dibebaskan. Bagaimana juga kebebasan berkeyakinan dan lainnya apakah benar-benar dibebaskan juga?.
Perlu juga kita tetap mengawasi hal tersebut agar survei tersebut tetap berjalan sebagaimana seharusnya. Jangan juga dengan capaian itu langsung merasa senang dan melupakan semua kewajiban, hak masyarakat dan melupakan program serta kebijakan Anies selama ini di DKI Jakarta.
Apalagi, DKI masih menjadi daerah yang rawan terpapar virus Corona harus juga diperhatikan dengan baik agar Pandemi pun perlahan bisa habis di negeri ini.
Anies juga harus meluncurkan program dan kebijakan yang bagus dan tepat melawan Pandemi. Hasil survei itu bukan berarti melupakan kewajiban untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari Pandemi ini.
Kita patut juga mengapresiasi hasil ini, tapi tetap selalu ada kebaikan yang diperbuat. Jangan dengan keberhasilan hanya "pamer" saja tapi selanjutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Paling penting juga, Anies jangan anti dengan kritik setiap kebijakannya yang dinilai tidak tepat. Apalagi di masa Pandemi ini, Anies Baswedan sedang dalam sorotan besar karena DKI masih menjadi daerah terbanyak terpapar virus Corona.
Sudah ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ada juga PSBB transisi tapi masih tetap situasi DKI menjadi salah satu daerah penyebaran virus Corona.
Ini artinya tidak ada guna PSBB Transisi tersebut. Harus diperhatikan juga penanganan Covid-19 di DKI bukan hanya bangga maupun "pamer' dengan keberhasilan capaian demokrasi.
