Kita semua pasti sudah tahu bahwa putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming dan menantunya Jokowi Bobby Nasution akan maju Pilkada tahun 2020 ini.
Gibran sebagai calon walikota Solo dan Bobby sebagai calon walikota Medan. Kita tahu ada hubungan keluarga diantara mereka sekaligus ayahanda Gibran dan mertua Bobby masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ada anggapan dari media asing akan terjadi dinasti politik. Hal itu diungkapkan The Star, media asal Malaysia, menggarisbawahi kemungkinan Jokowi membangun dinasti politik setelah dua anggota keluarganya maju Pilkada 2020.
Pembahasan ini terdapat dalam berita berjudul "Mayoral bids by Jokowi's son and son-in-law spark 'political dynasty' debate" yang terbit pada 24 Juni 2020.
Artikel dengan judul yang sama dimuat di situs media asal Singapura, Straits Times. Tulisan itu menyebut Jokowi kini getol memupuk politik dinasti di Indonesia lewat pencalonan Gibran dan Bobby dilansir dari Suara.com, 27/6/2020.
Pertanyaan sekarang, bagaimana menyikapi sorotan media asing tersebut?. Kalau penulis pribadi, harusnya media asing itu dijadikan pembelajaran buat kita semuanya.
Di republik ini, apakah ada sanksi atau larangan dinasti politik dalam aturan perundang-undangan?. Kalau tidak ada, berarti Gibran-Bobby bisa maju dalam pilkada tahun 2020.
Akan tetapi, banyak pengamat, politisi dan pihak lainnya sering mengatakan untuk tidak melakukan dinasti politik. Ada anggapan bahaya dari dinasti politik sebagai bentuk kekuasaan yang makin kuat dan berbahaya bagi perpolitikan di Indonesia. Saat pencalonan Gibran-Bobby juga hangat diperbincangkan mengenai hal tersebut.
Kalau begitu adanya, harusnya ada aturan khusus mengenai dinasti politik tersebut agar Gibran-Bobby tidak mencalonkan diri dalam pilkada.
Kalau hanya kritikan saja, penulis melihat itu hanya angin lalu saja. Tak perlu untuk didengarkan karena semua orang punya hak politik yang tak bisa dirampas siapapun kecuali oleh putusan pengadilan.
