Janji Politik kerap mewarnai pesta raya pemilu yang rajin diselenggarakan di Indonesia setiap 5 tahun sekali. Janji-janji tersebut terkadang sangat manis untuk diucap, itulah cara mereka mengambil hati para calon pemilihnya. Banyak cara yang mereka (Politikus) lakukan demi meraup suara sebanyak-banyaknya. Salah satunya dengan memberikan sebuah angan-angan dan harapan palsu, yang seringkali dikemas dalam bentuk kalimat janji yang sangat mengesankan dan meyakinkan pada saat kampanye pemilu.
Dalam perspektif Psikologi Politik, hal tersebut tampak biasa dan dapat dijelaskan melalui ilmu disiplin berikut. Mereka menyebutnya sebagai strategi “setara”, yaitu memainkan sisi psikologi pemilihnya dengan cara menempatkan posisi tokoh politik yang sedang bertarung, pada keadaan, memanfaatkan latarbelakang, dan hadir ditengah isu yang sedang hangat dimasyarakat. Itulah yang mereka framing untuk menarik suara.
Salah satu isu yang seringkali diangkat adalah isu pengangguran, di Indonesia sendiri terdapat 7,28 Juta orang yang sedang menganggur (BPS 2025), angka yang sangat fantastis untuk sebuah negara yang berpenduduk 270 Juta orang. Hal ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya sendiri. Menurut BPS (2024) juga menyebutkan bahwa hampir 10 Juta anak muda dari kalangan Generasi Z sedang dalam posisi menganggur.
Hal ini terjadi pada saat pemilu 2024, salah satu paslon menyampaikan visi misinya dengan menjanjikan sebuah harapan baru ditengah kepasrahan masyarakat, yaitu menjanjikan 19 Juta lapangan pekerjaan. Siapa yang tak tergiur, siapa yang tak bersemangat ketika 10 Juta anak muda menganggur mendengar kabar baik tersebut. Tentu semua akan menyambut rencana dan wacana itu dengan baik dan penuh harapan.
Tapi, lagi-lagi ada sistem yang tak sesuai yang seringkali kerap menghambat jalannya pergerakan pejabat. Dengan adanya hal seperti ini, sudah seharusnya kita mempertanyakan kepada mereka yang duduk di bangku hangat, apa makna dari demokrasi sebenarnya? jika demokrasi hanya dianggap sebagai sebuah mesin elektorat dan hanya dianggap sebagai sebuah penyelenggaraan pemilu, maka kita sedang membangun sistem demokrasi yang “cacat”. Tapi, kalau demokrasi dimaknai sebagai sebuah ajaran, sistem, maka kita harus memikirkan bagaimana supaya sistem tersebut dapat mengintegrasikan semua pihak dan mampu berjalan sesuai cita-cita bangsa.
Indonesia menganut sistem demokrasi terwakilkan yang diwakili oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, tapi mari bertanya, apakah selama ini mereka benar-benar mewakili suara rakyat? biarkan fakta yang berbicara. Strategi “setara” memang dikenal ampuh untuk meyakinkan calon pemilihnya terutama jika negara tersebut berisikan rakyat “menengah ke bawah”. Memainkan sisi emosional dan psikologi adalah cara “kotor” tapi dipakai oleh semua pihak, hal tersebut dapat terlihat dalam proses kampanye pemilu-pemilu sebelumnya.
Mari sedikit membahas janji yang cukup menarik pada saat pemilu 2024, yaitu penyediaan 19 Juta lapangan pekerjaan. Pertanyaannya sekarang, 19 Juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan, apakah dapat direalisasikan? jawabannya, tergantung pada niat pemerintah. bisa bila pemerintah serius dalam mengelola dan membenahi sistem yang ada. Salah satu sistem yang sering dipermasalahkan para investor adalah birokrasi yang ribet.
Tak jarang, investor harus merokoh kocek yang sangat besar hanya untuk mendapatkan izin mendirikan perusahaan. Mereka harus membayar beberapa “orang” yang dianggap berkuasa dan berjasa dalam proses tersebut, alasannya? agar dimudahkan dan tidak diganggu atau istilahnya uang pelancar dan uang keamanan. Sering kali juga, investor harus mengirimkan surat atau proposal yang sama ke beberapa instansi yang berbeda. Contohnya, mereka menyurati Kementerian/Lembaga yang terkait, lalu mereka diharuskan meminta izin ke Pemerintah Daerahnya, Ke Dinas setempat, ke Pemuda setempat, ke Organisasi setempat dan lainnya.
Jadi, efisiensi birokrasi sangat penting untuk memastikan kemudahan dalam berinvestasi. Selain itu, payung hukum dan sistem hukum yang tegas sangat dibutuhkan untuk memberi rasa aman bagi pengusaha.
Sekarang, mari berkaca pada kenyataan sekarang. Indonesia tidak pernah serius dalam memberikan rasa aman bagi investor, ormas dimana-mana, calo dimana-mana, pemalakan dimana-mana, itu semua tidak pernah ditindak tegas oleh pemerintah. Itu semua lah yang menyebabkan investor lebih memilih Vietnam sebagai destinasi investasi mereka. Bukan tidak mungkin, Vietnam akan berubah menjadi China nya ASEAN dengan kekuatan ekonomi yang sangat kuat bahkan bisa saja menyaingi Singapura.
Jika kita terus menerus melakukan hal hal seperti ini, ketidakstabilan politik akan datang, dan lunturnya kepercayaan investor pun turut datang. Perlu kesiapan dan niat serius jika pemerintah benar-benar ingin merealisasikan janjinya tersebut, butuh usaha ekstra dan kerjasama yang baik. Jika tidak, yaa… itu semua hanya akan jadi harapan palsu yang dijanjikan alias omong kosong. Untuk sekarang, saya masih berpikiran bahwa janji tersebut hanyalah sekedar janji manis politikus yang ntah bakal direalisasikan atau tidak. Tidak ada kepastian yang bisa kita dapatkan dari janji tersebut ditengah banyaknya start up dan perusahaan pada gulung tikar dan menurunnya indeks kepercayaan/optimisme para pengusaha di Indonesia.
