Kemiskinan dan Globalisasi

Untuk mencapai pembangunan yang adil dan keadilan sosial bagi orang miskin, seseorang harus melihat melampaui ekonomi makro. Memang, meningkatnya kesadaran akan perlunya meningkatkan upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium telah menyoroti peran kebijakan makroekonomi dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi makro. 

Sikap kebijakan ekonomi makro yang dianut oleh lembaga keuangan internasional, terutama Dana Moneter Internasional (IMF), dikritik karena membatasi upaya yang sah oleh negara-negara berkembang untuk meningkatkan pengeluaran pengentasan kemiskinan mereka. 

Pandangan tersebut sebagian besar diwarnai oleh kesalahpahaman bahwa kebijakan makroekonomi hanya didorong oleh pertimbangan stabilitas makroekonomi. Menjaga stabilitas makroekonomi memang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang merupakan satu-satunya faktor terpenting yang mempengaruhi pengentasan kemiskinan.

Namun, pertumbuhan yang bertanggung jawab dan bersama, mencakup pembangunan sosial dan kelestarian lingkungan, diperlukan untuk mempertahankan peningkatan kesejahteraan manusia yang ditargetkan oleh MDGs (lihat IMF 2005 dan Bank Dunia; Bank Dunia 2004b)

Berbicara mengenai ilmu ekonomi memiliki cakupan yang sangat luas dengan perkembangan yang cukup cepat dalam dunia ekonomi. Di dalam dunia ekonomi terdapat dua jenis studi ekonomi yaitu ekonomi makro dan mikro. Dalam artikel ini saya akan membahas pengertian, tujuan dan kebijakan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. 

Ilmu ekonomi yang satu ini khusus mempelajari ekonomi secara skala besar dan keseluruhan. Ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan.

Mengintegrasikan tujuan sosial dan pengentasan kemiskinan dengan tujuan makroekonomi merupakan tantangan karena tidak hanya tentang menambahkan kebijakan sosial ke dalam kerangka makroekonomi yang telah dirancang sebelumnya (see Elson and Cagatay 2000). Perumusan kebijakan makroekonomi dan sosial yang terintegrasi dan berkelanjutan membutuhkan pemahaman tentang keragaman negara dan konteks sosial, ditambah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik dari hubungan antara kemiskinan, mata pencaharian, dan kebijakan makroekonomi.

Ekonomi makro memiliki beberapa tujuan yang juga berdampak untuk suatu negara. Setiap tujuan dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam suatu negara. Berikut beberapa tujuannya:

1. Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Angka pengangguran yang tinggi di sebuah negara akan berdampak buruk untuk negara tersebut. Pengangguran yang tinggi akan menjadi beban ekonomi negara. Kebijakan ekonomi makro mengatur agar lapangan pekerjaan tercipta sehingga mampu menekan angka pengangguran dalam suatu negara. Dengan peningkatan peluang kerja maka akan terjadi peningkatan pada kapasitas produksi secara nasional. Kebijakan makro di Indonesia dilakukan untuk mengajak investor menanam modal sehingga membuka lapangan pekerjaan baru.

2. Produksi dalam Negeri yang tinggi

Tinggi atau rendah suatu produksi dalam negeri tergantung ada investasi yang masuk ke dalam negara tersebut. Agar bisa meningkatkan produksi dalam negeri, suatu negara harus memiliki investasi yang tinggi serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas, pendapatan juga akan meningkat dan produksi dalam negeri bisa ditingkatkan dengan baik.

3. Ekonomi yang Stabil

Perekonomian yang stabil dalam suatu negara termasuk dalam tingkat pendapatan, lapangan pekerjaan, dan juga kestabilan harga barang dalam negara tersebut. Ekonomu makro memiliki tujuan agar harga barang dan juga lapangan pekerjaan selalu stabil. Hal ini juga akan berdampak baik untuk suatu negara.

4. Neraca Pembayaran yang seimbang

Setiap negara pasti melakukan transaksi dengan negara lain. Hal ini juga bisa mempengaruhi ekonomi suatu negara. Maka dari itu neraca pembayaran juga harus seimbang. Beberapa hal penting yang perlu diketahui dalam neraca pembayaran adalah neraca perdagangan, transaksi berjalan, dan lalu lintas moneter.

5. Pendapatan yang merata

Salah satu tujuan dari ekonomi makro adalah agar suatu negara memiliki pendapatan penduduk yang saling merata. Pendapatan tersebut didapat baik dari pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam negara tersebut. Dengan pendapatan yang merata, maka kehidupan penduduk akan menjadi semakin baik. Sehingga kualitas manusia dalam suatu negara akan menjadi semakin baik juga.

Kebijakan ekonomi makro dan sosial harus diintegrasikan pada tahap perumusan kebijakan. Kebijakan makroekonomi dan reformasi struktural dapat mempengaruhi hubungan distributif dan struktur kelembagaan yang ada dan, dengan demikian, dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kemiskinan. Sulit untuk menganalisis dampak, dalam hal ini, dari sikap kebijakan ekonomi makro secara keseluruhan, tetapi penilaian pengaruh perubahan kebijakan individu adalah mungkin dan harus menginformasikan pilihan kebijakan. Rancangan kebijakan harus mencerminkan tujuan sosial negara dan peluang serta kendala ekonomi makro yang mempengaruhi implementasi berkelanjutan dari kebijakan tersebut.

Saya mengambil contoh di Papua. Pasca integrasi Papua kedalam NKRI dan penandatanganan kontrak karya FreePort Mc Moran di Papua, hal itu dijadikan sebagai langkah awal kapitalisasi ekonomi di Papua. Berbagai sumber daya alam mulai di eksploitasi; pertambangan, kekayaan hasil hasil hutan, hasil kekayaan laut dan semua prosepek pertumbuhan ekonomi dikuasi oleh para kapitalis dan elit politik sebagai mesin kapitalis. Papua merupakan sebuah wilayah yang sangat subur dan melimpah dengan kekayaan alam serta tambang yang luar biasa melimpah, namun rakyat Papua masih hidup dibawah garis kemiskinan, kebodohan, sangat primitif dan keterisolasian.

Secara teori, berdasarkan faktor penyebabnya kemiskinan bisa dikategorikan dalam dua hal, yakni kemiskinan Struktural dan kemiskinan Alamiah. Kemiskinan Struktural atau bisa disebut Man made poverty, adalah kondisi kemiskinan yang lebih disebabkan oleh struktur sosial yang ada yang mencakup tatanan organisasi dan aturan permainan yang diterapkan. Sedangkan Kemiskinan Alamiah banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Untuk Papua, kemiskinan struktural adalah salah satu faktornya sebagai akibat dari pejabat yang korup, terjadinya kolusi, nepotisme serta diskriminasi. Status otonomi khusus dan otonomi daerah yang diterapkan di Papua sama sekali tidak membawa dampak signifikan, kecuali hanya memperkaya beberapa individu pejabat yang mabuk dengan banyaknya dana OTSUS. Padahal untuk Papua nilai APBD yang dikucurkan adalah yang terbesar ke dua di Indonesia.

Sedangkan kondisi kemiskinan yang lain adalah kualitas sumberdaya manusia yang rendah menyebabkan masyarakat Papua dapat dibilang masih primitif, tidak tersentuh peradaban dan tidak mengenal teknologi. Meskipun alam Papua bagai surga dunia yang melimpah ruah dengan dengan berbagai kekayaan sumber daya alam, namun dengan sumberdaya manusia yang sangat rendah mustahil mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua. Dan kenyataan yang terjadi saat ini adalah penindasan hak rakyat Papua, perampokan kekayaan dan pembodohan.

Kebijakan makroekonomi dan sosial perlu diintegrasikan sepenuhnya pada tahap konseptual, dengan kesadaran penuh akan pengorbanan dan dampak kebijakan makroekonomi pada kekuatan sosial dan sebaliknya. Kesadaran ini membutuhkan pemahaman penuh tentang mekanisme transmisi kebijakan dan dampak berbeda yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan terhadap kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Pemahaman seperti itu hanya dapat dicapai melalui analisis multidisiplin yang mempertimbangkan konteks ekonomi, sosial, kelembagaan, dan politik. 

Untuk memperbaiki bias pro-poor dari kebijakan ekonomi makro bahkan di lingkungan makroekonomi yang paling terbatas, melalui pilihan instrumen kebijakan, waktu, tindakan kompensasi, atau desain ulang kebijakan. Memfokuskan upaya analitis pada bidang-bidang yang sebelumnya terabaikan dalam upaya untuk lebih memahami dampak kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Analisis yang lebih terkoordinasi dan tepat waktu dapat membantu pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan mitra pembangunan lainnya berkolaborasi secara lebih efektif untuk merancang kerangka kerja makroekonomi yang kuat yang melayani tujuan akhir pembangunan yang adil dan keadilan sosial bagi masyarakat miskin.

Gagasan Tatanan Komunikasi dan Dunia Baru adalah sebuah gagasan yang meninginkan terwujudnya sebuah struktur sistem media dan telekomunikasi internasional yang imbang antara negara maju dan negara berkembang. Struktur komunikasi internasional lama didominasi oleh negara-negara maju, seperti yang ditulis Thomas L. McPhail, TKIDB adalah sebuah proses evolusioner yang mengupayakan:

1. Keseimbangan dalam hal arus dan isi komunikasi

2. Masing-masing negara memiliki hak menentukan sendiri kebijakan komunikasi domestik

3. Arus informasi internasional dua arah yang mencerminkan aspirasi dan aktifitas negara-negara berkembang

Diperlukan restrukturisasi sistem media dan telekomunikasi internasional yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara untuk keperluan informasi, ekonomi, kebudayaan dan politik. Berbicara mengenai Tatanan Komunikasi dan Dunia Baru (TKIDB) tidak bisa dilepaskan dari badan PBB UNESCO, karea pada periode tertentu badan ini mengungkit permasalahan TKIDB yang mewujudkan gerakan politik internasional. Dampak yang ditimbulkan TKIDB adalah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dimana penduduk dunia dapat melihat kejadian diluar daerahnya dengan jelas tanpa perlu mendatangi daerah tersebut.

Komunikasi dilakukan untuk membagi pengetahuan. Jadi masyarakat komunikasi adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Yang kemudian lahirlah gerakan Non-Blok yang berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955 tentang perlunya melaksanakan prinsip-prinsip tata komunikasi internasional dan informasi dunia baru. Karena struktur komunikasi internasional lama diaggap terlalu di dominasi oleh negara maju.

Perkembangan TKIDB merupakan sebuah proses evolusioner yang melibatkan badan-badan sepert PBB, UNESCO serta negara di dunia ketiga dan Indonesia termasuk dalam negara yang ikut serta dalam gagasan TKIDB yang mengupayakan:

1. Keseimbangan yang lebih sepadan dan adil dalam hal arus dan isi komunikasi

2. Hak penentuan sendiri bagi masing-masing negara atas kebijakan komunikasi domestik

3. Arus informasi internasional dua arah yang lebih mencerminkan aspirasi dan aktifitas negara-negara berkembang

Referensi

Armando, ade, Komunikasi Internasional. Jakarta, Universitas Terbuka, 2007

Dani, Anis A. and Arjan de Haan, Inclusive States Social Policy And Structural Inequalities. Washington DC, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 

Kadji, Yulianto, Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

McPhail, Thomas L, Global Communication: Theories, Stakeholders, and Trends. John Wiley & Sons, Inc, 2014

Senis, Yotam, Globalisasi dan Kemiskinan di Papua Dalam Perspektif GRAMSCI. Ilmu Kesejahteraan Sosial Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNCEN. 2013