Tinggi atau rendah suatu produksi dalam negeri tergantung ada investasi yang masuk ke dalam negara tersebut. Agar bisa meningkatkan produksi dalam negeri, suatu negara harus memiliki investasi yang tinggi serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas, pendapatan juga akan meningkat dan produksi dalam negeri bisa ditingkatkan dengan baik.
3. Ekonomi yang Stabil
Perekonomian yang stabil dalam suatu negara termasuk dalam tingkat pendapatan, lapangan pekerjaan, dan juga kestabilan harga barang dalam negara tersebut. Ekonomu makro memiliki tujuan agar harga barang dan juga lapangan pekerjaan selalu stabil. Hal ini juga akan berdampak baik untuk suatu negara.
4. Neraca Pembayaran yang seimbang
Setiap negara pasti melakukan transaksi dengan negara lain. Hal ini juga bisa mempengaruhi ekonomi suatu negara. Maka dari itu neraca pembayaran juga harus seimbang. Beberapa hal penting yang perlu diketahui dalam neraca pembayaran adalah neraca perdagangan, transaksi berjalan, dan lalu lintas moneter.
5. Pendapatan yang merata
Salah satu tujuan dari ekonomi makro adalah agar suatu negara memiliki pendapatan penduduk yang saling merata. Pendapatan tersebut didapat baik dari pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam negara tersebut. Dengan pendapatan yang merata, maka kehidupan penduduk akan menjadi semakin baik. Sehingga kualitas manusia dalam suatu negara akan menjadi semakin baik juga.
Kebijakan ekonomi makro dan sosial harus diintegrasikan pada tahap perumusan kebijakan. Kebijakan makroekonomi dan reformasi struktural dapat mempengaruhi hubungan distributif dan struktur kelembagaan yang ada dan, dengan demikian, dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kemiskinan. Sulit untuk menganalisis dampak, dalam hal ini, dari sikap kebijakan ekonomi makro secara keseluruhan, tetapi penilaian pengaruh perubahan kebijakan individu adalah mungkin dan harus menginformasikan pilihan kebijakan. Rancangan kebijakan harus mencerminkan tujuan sosial negara dan peluang serta kendala ekonomi makro yang mempengaruhi implementasi berkelanjutan dari kebijakan tersebut.
Saya mengambil contoh di Papua. Pasca integrasi Papua kedalam NKRI dan penandatanganan kontrak karya FreePort Mc Moran di Papua, hal itu dijadikan sebagai langkah awal kapitalisasi ekonomi di Papua. Berbagai sumber daya alam mulai di eksploitasi; pertambangan, kekayaan hasil hasil hutan, hasil kekayaan laut dan semua prosepek pertumbuhan ekonomi dikuasi oleh para kapitalis dan elit politik sebagai mesin kapitalis. Papua merupakan sebuah wilayah yang sangat subur dan melimpah dengan kekayaan alam serta tambang yang luar biasa melimpah, namun rakyat Papua masih hidup dibawah garis kemiskinan, kebodohan, sangat primitif dan keterisolasian.
Secara teori, berdasarkan faktor penyebabnya kemiskinan bisa dikategorikan dalam dua hal, yakni kemiskinan Struktural dan kemiskinan Alamiah. Kemiskinan Struktural atau bisa disebut Man made poverty, adalah kondisi kemiskinan yang lebih disebabkan oleh struktur sosial yang ada yang mencakup tatanan organisasi dan aturan permainan yang diterapkan. Sedangkan Kemiskinan Alamiah banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
Untuk Papua, kemiskinan struktural adalah salah satu faktornya sebagai akibat dari pejabat yang korup, terjadinya kolusi, nepotisme serta diskriminasi. Status otonomi khusus dan otonomi daerah yang diterapkan di Papua sama sekali tidak membawa dampak signifikan, kecuali hanya memperkaya beberapa individu pejabat yang mabuk dengan banyaknya dana OTSUS. Padahal untuk Papua nilai APBD yang dikucurkan adalah yang terbesar ke dua di Indonesia.
