Penulisan Buku Sejarah Indonesia

Kegiatan ini menjadi ruang untuk mengetahui, mendiskusikan, dan mengkritisi buku sejarah yang nantinya akan menjadi kado ulang tahun kemerdekaan.

Banyak masyarakat penasaran dengan draf buku sejarah nasional terutama terkait dengan sejarah tragedi 1965, Orde Baru, reformasi 1998,  konflik etnik, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusi (HAM).

Penulis sejarah memang dituntut untuk bijak menarasikannya dalam rangka kepentingan nasional, tetapi rasa penasaran masyarakat dalam uji publik ini merupakan hal yang wajar. Meskipun demikian, beberapa kalangan menganggap bahwa uji publik ini hanya formalitas.

Jhon Rivel Purba (Sumber: Dokumentasi pribadi, 2025)

Terlepas dari pro kontra penulisan dan uji publik, penulisan ulang sejarah Indonesia akan mendorong perkembangan penulisan sejarah di Tanah Air. Pertama, penulisan buku sejarah untuk pendidikan dasar hingga menengah. 

Buku yang terdiri dari 10 jilid tersebut tentu saja menjadi bahan/acuan dalam penulisan buku sejarah untuk sekolah-sekolah. Narasinya tentu saja disesuaikan dengan jenjang pendidikan.

Kedua, penulisan sejarah lokal. Ruang kosong dalam sejarah nasional dapat mendorong penulisan sejarah lokal. Masing-masing daerah memiliki keunikannya sehingga bisa menjadi identitas dalam memajukan kebudayaan daerah. Ruang kosong dalam sejarah nasional dapat mendorong penulisan sejarah lokal, baik yang dikerjakan oleh pemerintah daerah, komunitas, maupun pribadi.

Ketiga, penulisan sejarah tematik. Sejarah nasional memiliki keterbatasan ruang dalam menjelaskan tema-tema tertentu. Untuk itu, sejarah tematik dapat menjawab keterbatasan dalam sejarah nasional. 

Meskipun hal ini sudah direncakan oleh kementerian kebudayaan dalam tahun depan, tetapi bisa juga dikerjakan oleh institusi/peneliti lain.

Keempat, penulisan sejarah alternatif. Sejarah resmi yang dikerjakan oleh kementerian kebudayaan bukanlah satu-satunya narasi. Semua orang/penulis memiliki perspektif atau interpretasi atas peristiwa sejarah. 

Oleh karena itu, bentuk kritik atas penulisan ulang sejarah Indonesia dapat diseimbangkan/diperdebatkan dengan narasi yang lain.