Kinerja Presiden RI Dilihat dari Kurs Rupiah

Berargumentasi, menilai kinerja pemerintah atau badan usaha sebaiknya menggunakan data. Tetapi tidak semua data bisa valid digunakan apabila data tersebut dikelola atau hanya melibatkan sedikit pihak. Misalkan saja data BPS (Biro Pusat Statistik). 

Data bisa saja sangat politis karena memang data sepenuhnya di collect oleh BPS, di analisa dan di tampilkan oleh BPS juga. Jadi cukup sulit bagi publik untuk membantah atau mengkritisi, walaupun sebenarnya publik juga bisa menggunakan analisa empirisnya walaupun tidak sedetil BPS.

Dari semua data ekonomi, data kurs Rupiah adalah data yang paling valid dalam mengukur kinerja pemerintah. Kurs rupiah adalah hasil proyeksi semua analisa fundamental dan ekspektasi pasar. Karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan, juga murni bergerak oleh mekanisme pasar. 

Memang dalam hal ini Bank Indonesia bisa saja menstabilkan kurs rupiah melalui intervensi pasar. Tetapi itu sifatnya terbatas dan jangka pendek hanya supaya tidak terjadi gejolak berlebihan. Tetapi tidak bisa dilakukan jangka panjang karena akan sangat menghabiskan cadangan devisa.

Periode 1 SBY:

Saat itu rezim berganti dari Megawati ke SBY. Di tahun pertama (2005) pasar menguji kinerja SBY bisa dilihat dari Rupiah yang sempat menyentuh 10ribu Rupiah per US Dollar dari angka sebelumnya di 9 ribu Rupiah per US Dollar. Tetapi pada tahun ke 2, 3, dan 4 terjadi stabilitas Rupiah yang luar biasa. Saat itulah ekonomi benar benar meroket, dunia usaha bangkit dari keterpurukan di masa Megawati.

Krisis Eropa 2009:

Pada tahun 2009 terjadi krisis Yunani yang melibatkan seluruh Eropa dan menyeret perekonomian dunia dalam ketidak pastian. Imbasnya Rupiah mengalami penurunan tajam sampai menembus 12,5ribu Rupiah per US Dollar. 

Periode 2 SBY:

SBY berhasil meredam goncangan besar krisis Eropa sampai tahun ke 4 pemerintahannya kurs Rupiah kembali stabil di angka 9ribu sd 10 ribu Rupiah per US Dollar.

Masa Transisi Pemilu 2014:

Adanya pembatasan maksimal presiden 2 periode menimbulkan kecemasan pasar, bahwa pengganti SBY nantinya tidak sebagus beliau. Pasar pun mulai wait and see. 

Beberapa investor memilih hengkang untuk menghindari gejolak dan berencana kembali setelah presiden RI terpilih. Saat itu Rupiah meluncur ke angka 12 ribu per US Dollar. dan bertahan dalam jangka waktu satu tahun.

Periode Jokowi:

Setelah Jokowi menjadi presiden, investor luar negeri siap - siap kembali masuk ke pasar Indonesia. Tetapi seperti nya mereka urung dan masuk dalam jumlah terbatas. 

Program - program pemerintah yang bombastis saat itu menyebabkan investor dan pelaku usaha kesulitan membuat proyeksi dan analisa analisa pertumbuhan yang akurat. Mereka lebih memilih menunda ekspansi, hal ini menyebabkan stagnanya eksport dan kinerja ekonomi nasional. Akibatnya Rupiah meluncur di angka 13 ribu Rupiah. 

Eskalasi hutang luar negeri yang besar dan pembangunan infrastruktur yang masif di tahun ke 2, 3 dan 4 tidak berhasil menggerakkan ekonomi lebih cepat. Justru daya beli turun karena dana - dana masyarakat tersedot oleh infrastruktur melalui pencabutan subsidi dasar dan kenaikkan pajak yang progresif.

Sekarang di menjelang masuk tahun ke 5 (masa transisi) Rupiah anjlok cukup dalam dikisaran 14,5 ribu Rupiah per US Dollar. Banyak analis memprediksi angka itu berpotensi melonjak sangat cepat sebagai imbas ekonomi global dan kondisi keuangan negara yang defisit nya terus melonjak.

Kesimpulan:

1. SBY Menjadi presiden saat kurs Rupiah: 9,5 ribu Rupiah kemudian stabil di angka 9 ribu dan pernah mencapai di bawah 9 ribu Rupiah per US Dollar.
2. Jokowi menjadi presiden saat kurs Rupiah: 11 ribu Rupiah kemudian naik menjadi 13 ribu dan sekarang 14,5 ribu Rupiah per US Dollar.

 Artinya:

1. Kinerja SBY sangat bagus, tercermin dari kurs rupiah yang stabil.
2. Kinerja Jokowi cukup buruk karena tidak berhasil menstabilkan kurs Rupiah. Pertumbuhan utang luar negeri yang agresif di jaman Jokowi gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi. 

Jika kita kilas balik di jaman Orde Baru, kinerja Jokowi ini lebih buruk. Karena walaupun sama - sama berutang secara agresif. Jaman Orde baru pertumbuhan ekonomi dan daya beli itu nyata. Di jaman Jokowi, siapa yang tidak mengeluh dengan daya beli saat ini?