We live in a wonderful world that is full of beauty, charm and adventure. There is no end to the adventures we can have if only we seek them with our eyes open.
- Jawaharlal Nehru
Tahun 1933, Konvensi Montevidio mengeluarkan ketentuan konstitusi mengenai berdirinya sebuah negara. Ketentuan yang harus dipenuhi antara lain terdapat penduduk tetap, wilayah tertentu, dan pemerintah atau selaku penguasa berdaulat. Berkaca pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, memiliki makna politis yaitu lahirnya bangsa negara Indonesia. Namun, dalam praktiknya, keinginan menjadi bangsa yang berdaulat butuh pengakuan dari negara lain. Sebelumnya, 3 (tiga) ketentuan konstitusi adalah syarat hukum internasional terbentuknya suatu negara. Tentu, pengakuan negara lain tersebut adalah unsur politik atau deklaratif (Hermawan, 2018).
Namun, dalam pasal 3 (tiga) Konvensi Montevidio 1993, menyebutkan bahwa hukum internasional (konstitusi) menganggap kedaulatan sebuah negara tidak ditekankan oleh pengakuan negara lain, eksistensi negara tidak perlu diiringi oleh pengakuan negara lain. Dengan kata lain, suatu negara tetap mempunyai hak untuk mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan negaranya tanpa harus diakui oleh negara lain. Mengenai hal ini, negara dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi negaranya sendiri serta membentuk kekuasaan dan kewenangan pengadilan di dalam negaranya (Hermawan, 2018).
Faktanya bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah memperoleh dukungan dari Mesir, India, dan Australia. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa terbentuknya negara Indonesia sudah memperoleh unsur deklaratif (Hermawan, 2018).
INDIA MENGAKUI KEMERDEKAAN INDONESIA
1945-1949, masa di mana bangsa Indonesia tengah berupaya menjaga kemerdekaan dari Belanda, yang tentunya ingin mengambil kekuasaan kembali di Indonesia. Dalam menjaga kemerdekaannya, bangsa Indonesia terus berjuang baik melalui jalur kekuatan militer, juga dengan jalur diplomasi guna meraih pengakuan internasional. Namun, upaya mendapatkan pengakuan internasional tersebut tentu tidaklah mudah. Belanda dan sekutunya tidak menerima dan mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus berjuang untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari negara lainnya (Hermawan, 2018).
Saat Indonesia ingin mendapatkan pengakuan internasional terkait kemerdekaannya, ada salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu India. Indonesia dan India sudah merajut hubungan yang cukup akrab sejak lama, apalagi saat agama Hindu dan Buddha hadir memengaruhi denyut kebudayaan Indonesia. Kedekatan hubungan kedua negara ini sudah terbentuk sejak Nehru dengan Mohammad Hatta bertemu saat menghadiri konferensi Language of Oppressed Nationalities di Brussel, Februari 1927 (Hermawan, 2018).
Peninggalan Hindu-Buddha masih dapat ditemukan hingga saat ini, misalnya kesusastraan kuno Mahabharata dan Ramayana. Indonesia dan India juga memiliki ciri yang sama dalam mendapatkan kemerdekaan. Saat itu, India dijajah oleh Inggris sedangkan Indonesia dijajah oleh Belanda. Oleh karena faktor tersebut, Nehru dan rakyat India menyampaikan dukungannya terhadap perjuangan Indonesia. Apalagi, saat kabinet Sutan Syahrir, Indonesia pernah mengirim bantuan beras kepada India (Hermawan, 2018).
Bukti India mendukung upaya diplomasi Indonesia yaitu dengan memberi sarana kepada pelajar Indonesia di India. Mereka membentuk perhimpunan perjuangan dengan nama Persatuan Putera Indonesia di India (PPII). Tujuan utamanya yaitu menekan para pimpinan India dan dunia, agar menerima lahirnya Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat (Hermawan, 2018).
9 Juni 1946, PPII membentuk Balai Penerangan atau Indonesia Information Service. Dengan Balai Penerangan, PPII melaksanakan tugas perwakilan dengan membuat buletin dan brosur dalam bahasa Inggris, Urdu, dan Indonesia, serta mempublikasikan. Tujuannya agar perjuangan dan semua hal yang terjadi di Indonesia dapat diketahui pers dan media massa, yang nantinya  diteruskan ke Perwakilan Republik di London dan New York. Sedangkan, buletin dan brosur dengan bahasa Indonesia disebarkan di India dan Timur Tengah guna dibaca oleh masyarakat Indonesia di sana (Hermawan, 2018).
Selain itu, PPII bekerja sama dengan Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) yang beranggotakan sekitar 700 orang pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal dagang Belanda. Kerja sama tersebut menghasilkan aksi mogok dari para pekerja di Bombay. Kemudian, para pekerja tersebut pulang ke Indonesia serta adanya pengalihan kekayaan para pekerja kepada PPII (Hermawan, 2018).
20-25 Januari 1949 berlangsung Konferensi Asia untuk Indonesia (Asian Conference on Indonesia) di New Delhi, sebagai bentuk dukungan India kepada Indonesia. Konferensi Asia ini dihadiri oleh perwakilan Afghanistan, Australia, Burma (Myanmar), Ceylon (Sri Lanka), Mesir, Ethiopia, India, Iran, Irak, Lebanon, Indonesia, Pakistan, Filipina, Saudi Arabia, Suriah, dan Yaman. Ada juga peninjau dari negara Nepal, Selandia Baru, Thailand, dan Tiongkok. Perdana Menteri Nehru membuka konferensi dengan pidato pembukanya, dengan menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya konferensi ini. Konferensi ini diadakan untuk mendiskusikan masalah Indonesia dan memberikan usulan-usulan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar konflik di Indonesia dapat segera diselesaikan, sesuai dengan kaidah dan ketentuan dalam Piagam PBB (Hermawan, 2018).
Konferensi saat hari kedua melahirkan Resolusi New Delhi kepada Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut berisi masalah Indonesia, di antaranya (Hermawan, 2018):
- Mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
- Sebelum 15 Maret 1419, membentuk Pemerintah sementara waktu yang memiliki kemerdekaan politik luar negeri.
- Mengeluarkan tentara Belanda dari wilayah Indonesia.
- Menyerahkan kedaulatan ke pemerintah Indonesia Serikat, paling lambat 1 Januari 1950.
Baca juga : Mesir Ikut Serta Mengakui Kemerdekaan Indonesia
Hadirnya resolusi ini membuat kerja sama semakin kuat di antar negara Asia. Salah satu wujud nyata dari resolusi ini adalah menutup lapangan udara bagi KLM; maskapai penerbangan milik Belanda di negara India, Pakistan, Sri Lanka, Mesir, dan Arab Saudi. Oleh karenanya, KLM harus melewati Mauritius (jajahan Perancis) untuk sampai ke Indonesia. Nehru menyampaikan resolusi ini kepada Dewan Keamanan PBB, agar PBB segera menggelar sidang untuk mendiskusikan terkait agresi Belanda ke Indonesia. Belanda tidak hanya kandas menghilangkan Republik Indonesia, bahkan Belanda juga menerima citra buruk di mata dunia (Hermawan, 2018).
Setiap desakan dalam Konferensi New Delhi, tertulis dalam putusan Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949. Isi putusannya sebagai berikut (Hermawan, 2018):
- Menghentikan praktik militer dan gerilya.
- Membebaskan tawanan politik Indonesia oleh Belanda.
- Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.
- Mengadakan perundingan secepatnya.
Konferensi Asia yang diselenggarakan di New Delhi ini berdampak pada dukungan internasional yang semakin banyak. Dukungan tersebut jelas kepada Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu. Dorongan moril dan upaya-upaya India, memberikan dampak secara tidak langsung terhadap kerja keras diplomasi Indonesia di kancah internasional. India sukses membawa PBB turut menuntaskan konflik Indonesia-Belanda (Hermawan, 2018).
Dunia internasional memperhatikan masalah-masalah di Indonesia, sejak PBB ikut campur untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Sebelumnya, Belanda mengaku bahwa persoalan dengan Indonesia adalah perkara internal Belanda dengan daerah jajahannya. Seluruh upaya India telah menyebabkan masyarakat internasional mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia (Hermawan, 2018).
SUMBER:
1. Hermawan, dkk.2018.Sejarah 3 Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Yudhistira.
2. Wikipedia Ensiklopedia Bebas.
